Kadis Kominfo Imbau Pemberitaan Seimbang, Ketua PPWI Butur: Harap Pejabat Jangan Alergi Wartawan

BUTUR, EDISIINDONESIA.id – Ketua Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) Kabupaten Buton Utara (Butur), La Ode Yus Asman, mengapresiasi langkah Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian (Kominfo) Butur, Sartono, yang menggelar press conference sekaligus rapat terbuka bersama insan pers di Kantornya, Kamis (9/7/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Kadis Kominfo Butur mengajak seluruh wartawan dan perusahaan media di Buton Utara untuk terus mengedepankan etika jurnalistik dengan menyajikan pemberitaan yang berimbang, akurat, serta mampu memberikan edukasi kepada masyarakat.

“Harapan saya kepada teman-teman media, tetaplah mengedepankan fakta dalam pemberitaan, tidak menyebarluaskan isu yang belum diketahui kebenarannya, serta tidak membuat pemberitaan yang bersifat provokatif,”ujar Sartono.

Menanggapi hal tersebut, Ketua PPWI Butur, La Ode Yus Asman, menyampaikan apresiasi atas inisiatif Kadis Kominfo yang memberikan masukkan kepada insan pers di Butur.

Meski demikian, Asman menilai apa yang disampaikan terhadap Wartawan juga perlu diikuti dengan evaluasi menyeluruh terhadap penataan media yang bermitra dengan Pemerintah Kabupaten Buton Utara.

Ia mengaku menduga masih ada wartawan yang mendaftarkan lebih dari satu perusahaan media sebagai mitra pemerintah daerah.

Menurutnya, kondisi tersebut perlu dievaluasi agar kerja sama media berlangsung lebih tertib, adil, dan transparan.

“Kami mengapresiasi kegiatan yang dilakukan Kadis Kominfo. Namun ke depan perlu ada evaluasi terhadap media yang bermitra dengan pemerintah daerah. Penataan ini penting agar tidak ada satu pihak yang menguasai lebih dari satu media dalam kemitraan dengan Pemda,” kata Asman.

Lebih lanjut, Asman berharap imbauan yang disampaikan Kadis Kominfo tidak hanya ditujukan kepada wartawan, tetapi juga kepada seluruh pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton Utara.

Menurutnya, sebagian besar wartawan di Buton Utara telah memiliki legalitas yang jelas dan bekerja secara profesional sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik.

Karena itu, keberpihakan pemerintah terhadap keterbukaan informasi juga menjadi faktor penting agar pemberitaan yang dihasilkan tetap akurat dan berimbang.

“Saya berharap Kadis Kominfo juga mengimbau seluruh pejabat, khususnya kepala OPD, agar lebih kooperatif terhadap media. Jangan sampai wartawan kesulitan mendapatkan konfirmasi sehingga informasi yang disampaikan kepada masyarakat menjadi tidak berimbang, juga peran Kadis Kominfo dalam menanggapi isu-isu strategis Pemerintahan ke rana publik sangat diharapkan,” ujarnya.

Asman juga mengingatkan agar para pejabat tidak memandang wartawan sebagai pihak yang harus dihindari, terutama ketika media melakukan konfirmasi atas suatu persoalan yang menjadi perhatian publik.

“Pejabat Butur jangan alergi terhadap wartawan. Kalaupun ada pemberitaan yang menjadi sorotan, ketika wartawan melakukan konfirmasi, berikanlah penjelasan agar berita yang diterbitkan benar-benar berimbang, berdasarkan fakta, dan memenuhi prinsip jurnalistik,” tegasnya.

Ia berharap sinergi antara pemerintah daerah dan insan pers terus diperkuat melalui keterbukaan informasi serta saling menghormati peran masing-masing, sehingga dapat melahirkan pemberitaan yang berkualitas, kredibel, dan bermanfaat bagi masyarakat Butur. (**)

Comment