KENDARI, EDISIINDONESIA.id – Dua pendidik berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Puriala, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, berinisial IS dan WA, resmi dinonaktifkan dari jabatannya. Keputusan ini diambil usai keduanya diduga terlibat dalam kasus perbuatan asusila yang terungkap pada Senin (18/5/2026) lalu.

Keputusan penonaktifan tersebut tertuang dalam Berita Acara Rapat Dewan Guru dan Staf Nomor: 421.3/053/SMA.28/2026 yang disepakati pada Kamis (21/5/2026), pukul 09.00 hingga 10.30 WITA di ruang guru setempat. Rapat yang dipimpin langsung oleh Kepala SMAN 1 Puriala, Sumardin, S.Pd, ini dihadiri oleh 26 orang peserta yang terdiri dari pendidik dan tenaga kependidikan.

“Pada hari Kamis, 21 Mei 2026, bertempat di ruang guru SMA Negeri 1 Puriala telah dilaksanakan rapat dewan guru dan staf membahas permasalahan di lingkungan sekolah, dengan kehadiran 26 orang peserta,” demikian isi kutipan berita acara tersebut.

Selain memutuskan penonaktifan terhadap kedua oknum guru yang terlibat kasus asusila, rapat tersebut juga menetapkan sejumlah pergantian penugasan dan tanggung jawab baru bagi pendidik lain di lingkungan sekolah guna menjaga kelancaran pelayanan pendidikan. Adapun susunan penugasan baru tersebut meliputi:

– Dedi Hermawan, S.Pd ditugaskan sebagai Bendahara Bantuan Operasional Sekolah (BOS);
– Mirla, S.Geo ditetapkan sebagai Pembina Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS);
– Aswina, S.Pd ditunjuk sebagai Pembina Palang Merah Remaja (PMR).

Sebelumnya, kasus ini bermula saat seorang istri bernama Astriani, warga Kecamatan Onembute, memergoki langsung suaminya sedang berduaan dengan wanita lain di kediaman orang tua suaminya di Kecamatan Lambuya.

Astriani mengaku telah lama mencurigai adanya hubungan khusus antara suaminya dengan rekan kerjanya yang sama-sama berstatus sebagai tenaga pendidik PPPK di salah satu sekolah menengah atas di Kabupaten Konawe.

Diduga, kedekatan hubungan keduanya bermula sejak mereka sama-sama terlibat dalam kepanitiaan dan pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Hingga berita ini diterbitkan, belum diperoleh keterangan maupun tanggapan resmi dari kedua pihak yang terlibat terkait dugaan perbuatan asusila tersebut.(**)