JAKARTA, EDISIINDONESIA.id- Gerakan Aktivis Peduli Hukum Sulawesi Tenggara kembali menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Jakarta, Jumat (19/9/2025).

Aksi ini bertujuan mendesak KPK untuk segera mengusut tuntas dugaan penyalahgunaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) yang diduga dilakukan oleh Kepala Desa Morombo Pantai, Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara.

Koordinator aksi, Tomi Dermawan, dengan lantang menyatakan bahwa pihaknya menduga kuat adanya praktik korupsi yang dilakukan oleh oknum kepala desa, sehingga anggaran yang seharusnya digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat tidak sampai sepenuhnya.

“Kami menduga ada penyelewengan dana yang dilakukan oleh oknum kepala desa, sehingga anggaran tidak sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat,” tegas Tomi di depan Gedung KPK.

Selain dugaan korupsi dana desa, para aktivis juga menyoroti dugaan keterlibatan Kepala Desa Morombo Pantai dalam aktivitas tambang ilegal di wilayah tersebut. Menurut Tomi, aktivitas ilegal ini tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga merusak lingkungan dan merugikan masyarakat lokal.

“Tambang ilegal itu bukan hanya melawan hukum, tapi juga merusak lingkungan dan berdampak langsung pada kehidupan masyarakat di pesisir Morombo,” tambahnya dengan nada geram.

Tomi menilai bahwa persoalan ini tidak bisa dianggap remeh karena menyangkut kepentingan publik secara luas. Ia juga menyoroti lambannya aparat penegak hukum di daerah dalam menangani kasus ini, sehingga mendesak KPK untuk mengambil alih proses hukum agar penyelidikan berjalan lebih serius dan transparan.

Dalam orasinya, para aktivis juga menyerukan agar pemerintah pusat tidak tinggal diam terhadap maraknya kasus tambang ilegal di Konawe Utara. Mereka menilai bahwa lemahnya pengawasan dan penegakan hukum menjadi penyebab utama mengapa praktik ilegal ini terus berlangsung.

Tomi Dermawan menegaskan bahwa pihaknya tidak akan berhenti menyuarakan persoalan ini demi tegaknya keadilan.

“Kami akan terus berjuang sampai hukum benar-benar ditegakkan. Negara tidak boleh kalah oleh oknum yang merampas hak rakyat,” pungkasnya dengan semangat membara.

Hingga berita ini diturunkan, pihak media masih berupaya menghubungi pihak-pihak terkait untuk mendapatkan klarifikasi dan tanggapan atas pernyataan yang disampaikan oleh Tomi Dermawan.(**)