AMBON, EDISIINDONESIA.id – Sekretaris Daerah (Sekda) Sulawesi Tenggara (Sultra), Drs. H. Asrun Lio, M.Hum., Ph.D, mewakili Gubernur Sultra, menghadiri Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) Sulawesi, Maluku, dan Papua (Sulampua) Triwulan III Tahun 2025 di Ballroom Santika Hotel, Ambon, Maluku, Kamis (21/8/2025). Rakorwil ini mengangkat tema “Akselerasi Pembiayaan Inklusif untuk Memperkuat Ekonomi Sulampua”.
Sekda Asrun Lio menyampaikan bahwa kegiatan ini penting untuk memperkuat fungsi advisory kepada pemerintah pusat maupun daerah. Pemprov Sultra mengapresiasi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan atas inisiatif menggelar diseminasi kebijakan wilayah untuk memperkuat pembiayaan inklusif dan berkualitas, guna mendukung pertumbuhan ekonomi Sulampua.
Asrun Lio menerangkan bahwa Koordinator Wilayah Sulampua, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan, menyampaikan hasil Rakorwil yang menunjukkan bahwa wilayah Sulampua secara konsisten menjadi growth driver perekonomian nasional. Berdasarkan rilis Q2’25, dua provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi berasal dari wilayah Sulampua.
“Rilis Q2’25 menunjukkan bahwa lima Provinsi di Sulampua, termasuk Sulawesi Tenggara, mencatat pertumbuhan ekonomi di atas pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,12% (yoy). Sultra sendiri mencapai 5,89%,” terangnya.
Perekonomian Sulampua pada Q2’25 tumbuh 5,12% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya (5,03%) dan menyamai capaian pertumbuhan Nasional (5,12%). Pertumbuhan ini ditopang oleh sektor pertambangan, perdagangan, konstruksi, dan infokom, serta didukung oleh perbaikan PMTB, Net Ekspor, dan Konsumsi LNPRT.
Sekda Sultra menyampaikan bahwa berdasarkan berita resmi statistik per 1 Agustus 2025, 38 provinsi mengalami inflasi, termasuk Sultra. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi di wilayah Sulampua perlu didukung dengan laju inflasi yang rendah dan stabil. Pada Juli’25, lima provinsi dengan inflasi tahunan terbesar berada di wilayah Sulampua, tertinggi di Papua Selatan. Sementara Papua Barat mencatat inflasi terendah secara nasional.
“Komoditas yang paling banyak menyumbang inflasi secara Year-to-Date (ytd) di wilayah Sulampua adalah emas perhiasan, cabai rawit, beras, tomat, dan ikan layang. Meskipun demikian, melalui sumber BPS dan proyeksi BI, inflasi Sulampua tahun 2025 diprakirakan terjaga dalam rentang sasaran inflasi 2,5±1%,” ujarnya.
Sekda Sultra menambahkan bahwa usulan tindak lanjut Rakorwil Sulampua TW III 2025 adalah peningkatan penyaluran kredit produktif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Sulampua sebagai growth driver perekonomian nasional, serta inovasi skema pembiayaan untuk memastikan alokasi kredit lebih optimal ke sektor-sektor produktif.
Jenderal ASN Provinsi Sultra ini menyampaikan hasil rakorwil yang menyimpulkan sejumlah tantangan dan rekomendasi pengendalian inflasi:
1. Penyaluran beras SPHP secara masif melalui berbagai kanal distribusi dengan penyederhanaan mekanisme verifikasi yang cepat dan efektif oleh BULOG dan pihak terkait.
2. Pelaksanaan GPM yang fokus ke komoditas inflasi, terutama beras dan hortikultura, bekerja sama dengan petani Champion Enrekang dan Petani Malino, melalui fasilitasi distribusi pangan (FDP).
3. Perluasan Gerakan Tanam Barito (Bawang Merah, Rica, Tomat) di Pekarangan & Lahan Menganggur, dengan penguatan peran PKK.
4. Optimalisasi Cold Storage melalui penguatan peran BUMD sebagai penyedia fasilitas.
5. Pemanfaatan Mesin D’Ozone (Teknologi Plasma Ozone) untuk memperpanjang masa simpan komoditas pangan hortikultura.
Kegiatan ini dihadiri oleh Wakil Gubernur Maluku, para Gubernur se-Sulampua atau yang mewakili, Kepala Perwakilan Bank BI se-Sulampua, dan berbagai pihak terkait lainnya.(**)
Comment