JAKARTA, EDISIINDONESIA.id- Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Andi Sumangerukka, bertemu dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian di Jakarta untuk membahas persiapan Rapat Koordinasi Nasional Produk Hukum Daerah (Rakornas PHD) Tahun 2025 yang akan diselenggarakan di Kendari.

Mendagri menyambut baik inisiatif ini dan menyatakan dukungan penuh terhadap acara yang dijadwalkan pada 26-28 Agustus. Rakornas ini akan dihadiri oleh para gubernur se-Indonesia, serta beberapa Menteri Kabinet Indonesia Maju, termasuk Menteri Hukum, Menteri Ekonomi Kreatif, dan Menteri Investasi/Kepala BKPM.

Selain itu, Rakornas PHD juga akan dihadiri oleh ketua DPRD provinsi dan kabupaten/kota se-Indonesia, ketua badan pembentukan peraturan daerah (Bapemperda), sekretaris dewan, kepala biro hukum provinsi, dan kabag hukum kabupaten/kota se-Indonesia, dengan total peserta mencapai 2.222 orang.

Rakornas PHD 2025 mengusung tema “Produk Hukum Daerah untuk Kemudahan Investasi dan Pemantapan Astacita”, yang menekankan pentingnya regulasi daerah dalam menciptakan iklim investasi yang sehat dan berkelanjutan.

Direktur Jenderal Otonomi Daerah, Akmal Malik, menyebut Rakornas ini sebagai yang terbesar dalam sejarah penyelenggaraan Rakornas oleh Kemendagri.

Acara akan dipusatkan di kompleks Kantor Gubernur Sultra, dengan agenda utama apel bersama pemantapan pelaksanaan produk hukum daerah dan rapat koordinasi nasional, serta talkshow dan pameran produk ekonomi kreatif.

Akan ada penandatanganan Nota Kesepahaman antara Mendagri dan Menteri Hukum tentang sinergi pembentukan produk hukum daerah.

Rakornas PHD Tahun 2025 diharapkan menjadi momentum bagi Sultra untuk menunjukkan peran aktifnya dalam reformasi kebijakan hukum di tingkat daerah, mewujudkan produk hukum yang berkualitas, investasi yang mudah, dan pemantapan Astacita sebagai arah pembangunan nasional yang berkelanjutan.(**)