EDISIINDONESIA.id – Ramai perbincangan mengenai sapi kurban Presiden Prabowo Subianto yang mencapai 1.098 ekor karena berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), diluruskan Partai Partai Gerindra.

Juru Bicara Partai Gerindra, Bahtra Banong, menerangkan bahwa diskursus publik mengenai sapi kurban Presiden Prabowo tidak bisa hanya dilihat dari segi jumlah atau kuantitas.

Menurutnya, secara hukum konsepsi kurban dalam bingkai negara merupakan bagian dari Bantuan Kemasyarakatan Presiden (Banmaspres) dan memiliki dasar anggaran serta mekanisme resmi dalam sistem keuangan negara.

“Ini adalah program bantuan kemasyarakatan negara yang memang dianggarkan secara resmi melalui APBN untuk membantu masyarakat di berbagai daerah. Tidak ada aturan yang dilanggar di situ,” ujar Bahtra kepada RMOL, Rabu, 27 Mei 2026.

Bahtra menegaskan, Banmaspres sah secara hukum karena bersumber dari APBN yang diatur dalam UU APBN 2026 dan dilaksanakan sesuai mekanisme pengelolaan keuangan negara berdasarkan UU Keuangan Negara dan UU Perbendaharaan Negara melalui Kementerian Sekretariat Negara.

“Jadi ini bukan uang pribadi Presiden yang diklaim sebagai bantuan pribadi,” sambungnya.

Lebih lanjut, Wakil Ketua Komisi II DPR RI itu menjelaskan bahwa Banmaspres bukan hal baru dalam praktik pemerintahan di Indonesia karena telah berjalan pada pemerintahan sebelumnya, termasuk era Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo.

“Di era Presiden sebelumnya juga ada bantuan sapi kurban Presiden yang disalurkan ke berbagai daerah melalui mekanisme negara dan difasilitasi Sekretariat Presiden,” urainya.

“Selain itu, sejak dulu bantuan kemasyarakatan Presiden juga mencakup bantuan sembako, bantuan rumah layak huni, bantuan korban bencana, bantuan pendidikan, bantuan kesehatan, bantuan rumah ibadah, hingga bantuan sosial masyarakat kurang mampu. Jadi jangan dibangun opini seolah program seperti ini baru ada sekarang,” tegas Bahtra. (edisi/rmol)