BAUBAU, EDISIINDONESIA.id – Gubernur Sulawesi Tenggara, Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka, mendampingi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) RI, Ir. Dody Hanggodo, MPE, meninjau lokasi pembangunan Jembatan Buton-Muna pada Rabu, 13 Juli 2025.

Kunjungan ini juga mencakup peninjauan lokasi tambang Aspal Buton di Kecamatan Lasalimu, Kabupaten Buton.

Rombongan kunjungan tersebut turut dihadiri Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Ridwan Bae, dan Anggota DPR RI, H. Ali Mazi, SH., serta Bupati Buton, Bupati Buton Selatan, Bupati Buton Tengah, Walikota Baubau, dan pimpinan OPD terkait.

Kunjungan ini merupakan tindak lanjut audiensi Gubernur Sultra dengan Menteri PUPR di Jakarta sekitar sebulan lalu, membahas rencana pembangunan Jembatan Buton-Muna.

Gubernur Sultra menyampaikan, “Hari ini Bapak Menteri berada di lokasi rencana pembangunan jembatan yang menghubungkan Pulau Buton dan Pulau Muna. Konstruksi jembatan ditargetkan dimulai pada tahun 2026.” Proyek ini diyakini akan mengoptimalkan konektivitas dan perekonomian antarwilayah.

Gubernur menegaskan komitmennya bersama Wakil Gubernur Hugua untuk merealisasikan pembangunan jembatan ini.

Perencanaan jembatan telah dimulai sejak tahun 2010, meliputi studi kelayakan (FS), desain rekayasa detail (DED), dan peraturan daerah Rencana Tata Ruang Wilayah (Perda RTRW).

Proses ini berlanjut dengan pembaruan FS (2018), penyusunan dokumen LARAP dan review DED (2020), hingga uji Wind Tunnel (2024). Pada tahun 2025, dilakukan Independence Proof Check (IPC) terhadap desain dan hasil uji Wind Tunnel.

Jembatan Buton-Muna memiliki desain yang kompleks, dengan bentang utama sepanjang 765 meter dan total panjang 2.969 meter. Pembangunannya diperkirakan akan memakan waktu empat tahun melalui skema multi-years.

Terkait potensi Aspal Buton, Gubernur Sultra berharap pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan khusus untuk pemanfaatannya dalam pembangunan jalan.

Ia menyoroti ironi keberadaan aspal melimpah di Pulau Buton namun masih banyak jalan yang belum diaspal. Kunjungan Menteri PUPR ke lokasi tambang diharapkan dapat menjawab harapan tersebut.(**)