KENDARI, EDISIINDONESIA.id – Ratusan honorer yang tergabung dalam Aliansi Honorer R2-R3 Kota Kendari melakukan aksi damai di Kantor DPRD Kota Kendari, Senin(3/2/2025).

Kedatangan aliansi tersebut untuk menolak pengalihan status pegawai non ASN menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu. Mereka meminta agar pemerintah mengangkat seluruh honorer sebagai PPPK penuh waktu.

Aliansi ini berasal dari berbagai instansi Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari mulai dari tenaga teknis hingga tenaga kesehatan.

Berdasarkan informasi yang dihimpun dari sejumlah demonstran, mereka telah mengabdi 10 hingga 20 tahun di pemerintahan. Dengan jangka waktu yang lama tersebut, mereka turut mengeluhkan upah yang diberikan kepada mereka.

“Gaji kami Rp250 ribu per bulan itupun diterima setiap tiga bulan, ada juga yang hanya Rp900 ribu per tahun berarti per bulannya Rp75 ribu,” ucap dia.

Menurut mereka, PPPK Paruh Waktu ini tidak merubah nasib mereka baik dari sisi pengganjian dan hal lainnya.

“PPPK Paruh Waktu ini tidak bisa merubah nasib kita, ” Ujarnya.

Oleh karena itu, Aliansi Honorer R2 dan R3 Kota Kendari ini dengan tegas menolak adanya PPPK Paruh Waktu. (**)