KONAWE, EDISIINDONESIA.id – Dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pertanian dan perkebunan, Pimpinan DPRD Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, melakukan kunjungan kerja ke DPRD Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, pada Senin, 6 Januari 2025. Kunjungan ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Morowali, Herdianto Marsuki, SE, dan turut dihadiri anggota DPRD Morowali, Puspa Bayu Nugraha, STP, M.PW. Rombongan disambut oleh Ketua DPRD Konawe, I Made Asmaya, S.Pd, MM, Wakil Ketua II Nasrullah Faizal, SH, dan Ketua Komisi I Dedy, SE.

Herdianto Marsuki menjelaskan bahwa Morowali memiliki potensi pertanian besar, namun membutuhkan regulasi yang lebih kuat untuk meningkatkan kontribusi sektor ini terhadap PAD. “Kami ingin mempelajari tata kelola dan regulasi di Konawe yang terbukti efektif, khususnya di sektor pertanian dan perkebunan, untuk diadaptasi di Morowali,” ujarnya.

Ia berharap kunjungan ini akan memperkuat sinergi antara Konawe dan Morowali demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Ketua DPRD Konawe, I Made Asmaya, memaparkan keberhasilan Konawe dalam pengelolaan sektor pertanian, berkat Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur tata niaga gabah dan beras.

Konawe juga fokus pada ketahanan pangan dan ketersediaan pangan bergizi, dengan dukungan Dinas Peternakan yang terpisah dari Dinas Pertanian. Hal ini memungkinkan penyediaan makanan bergizi seperti telur dan daging, mendukung program makan bergizi gratis yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

“Konawe telah menjadi contoh baik dalam pengelolaan gabah, beras, dan pangan bergizi, sehingga menjadi representatif untuk mempelajari strategi pengelolaan sektor pertanian,” tambah Made Asmaya.

Ia menekankan keunggulan Konawe sebagai penghasil gabah dan beras, yang berkontribusi signifikan pada ketahanan pangan nasional.

Perbedaan struktur organisasi di Morowali, di mana Dinas Pertanian dan Peternakan masih tergabung, menjadi tantangan yang ingin diatasi dengan mempelajari model pengelolaan di Konawe.

Kunjungan ini menunjukkan pentingnya kerja sama antar-DPRD dalam berbagi praktik terbaik, untuk memperkuat kontribusi sektor pertanian dan perkebunan dalam pembangunan daerah dan mendukung ketahanan pangan nasional menuju visi Indonesia Emas 2045.(**)