KENDARI, EDISINDONESIA.id- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sultra untuk segera mengisi kekosongan jabatan strategis di berbagai tingkatan, mulai dari Eselon II, III, dan IV. Kekosongan jabatan ini dinilai berpotensi mengganggu kinerja pemerintahan dan berdampak pada keuangan dan penganggaran di berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Anggota DPRD Sultra dari Partai Nasdem, Syahrul Said, menyoroti kondisi ini dengan tegas. “Bayangkan, di DPRD sini banyak kekosongan jabatan, tetapi Pemprov seperti tidak peduli kondisi ini,” ujar Syahrul kepada awak media, Kamis (14/11).

Ia mengungkapkan bahwa sejumlah OPD di Pemprov Sultra masih dipimpin oleh pejabat sementara, yang menurutnya berlarut-larut. “Padahal jika Pemprov menindaklanjuti rekomendasi DPRD Sultra, semua Kadis dan Kabid yang belum definitif sudah bisa definitifkan,” tegas Syahrul.

DPRD Sultra telah mengeluarkan dua rekomendasi untuk mengisi kekosongan jabatan strategis, yang diperkuat oleh rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Namun, rekomendasi tersebut diabaikan oleh Pemprov Sultra.

Salah satu rekomendasi DPRD Sultra adalah untuk mengisi jabatan struktural yang kosong karena promosi atau pejabat yang akan memasuki masa pensiun. Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sultra merekomendasikan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sultra untuk berkoordinasi dengan Penjabat (Pj) Gubernur Sultra, Andap Budhi Revianto, dan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sultra, Asrun Lio, untuk segera melakukan penempatan atau penunjukan pejabat.

Hal ini terungkap saat DPRD Sultra menyepakati rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) tahun anggaran 2025.

Syahrul menekankan bahwa kondisi pemerintahan yang tidak baik ini berpotensi mempengaruhi keuangan dan penganggaran di semua OPD. Sebagai contoh, hasil evaluasi dan koreksi APBD Pemprov Sultra oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian terkait perjalanan dinas telah dilakukan perbaikan dan pengurangan.

“Kami berharap Pemprov Sultra segera menindaklanjuti rekomendasi DPRD Sultra dan KASN untuk segera melantik pejabat menjadi definitif agar pemerintahan Sultra berjalan dengan baik,” tutup Syahrul.(edisi/fajar)