JAKARTA, EDISIINDONESIA.id– Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah mengungkapkan bahwa ribuan hektar lahan sitaan Kejaksaan Agung akan dimanfaatkan untuk pembangunan perumahan guna mendukung target pembangunan 2 juta rumah per tahun. Hal ini diungkapkan Fahri saat ditemui di kantor Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PUPR, Jakarta Selatan, Selasa (22/10/2024) malam.

“Tanah-tanah sitaan ini sudah menjadi milik negara dan akan dimasukkan ke dalam Bank Tanah yang dikelola oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN),” jelas Fahri.

Fahri menambahkan bahwa lahan-lahan ini akan dibuka untuk semua pihak yang terlibat dalam pembangunan rumah rakyat dan pemukimannya.

“Secara teknis masih terpisah karena angka-angkanya masih belum kita hubungkan, tetapi misalnya tadi ada satu aset sita di satu provinsi, 1.000 hektare misalnya kayak begitu,” ujar Fahri.

“Jadi, ini laporan-laporan mulai masuk dan ini kita akan identifikasi semuanya nanti. Lalu, skemanya kita buat dengan pihak terkait, untuk kemudian kita ajukan sebagai lokasi yang siap sebagai tempat pembangunan rumah rakyat,” lanjutnya.

Fahri menyebutkan bahwa koordinasi dengan Kejaksaan Agung sedang dilakukan untuk mengubah tanah sitaan tersebut menjadi lahan membangun perumahan.

“Kalau enggak salah rapat kabinet pertama baru besok (Rabu 23 Oktober). Jadi ini antar kementerian juga sedang terjadi koordinasi,” pungkas Fahri.

Sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait telah mengungkapkan rencana untuk memanfaatkan tanah sitaan serta lahan milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk memenuhi kebutuhan perumahan masyarakat.

“Kita mesti bangun sistem secara utuh. Landasan hukumnya mesti kuat,” kata Sirait usai acara pelantikan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (21/10/2024).

Pemanfaatan lahan sitaan Kejaksaan Agung untuk pembangunan rumah diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat. Diharapkan program ini dapat membantu masyarakat berpenghasilan rendah untuk memiliki rumah yang layak huni dan meningkatkan kualitas hidup mereka.(**)