KENDARI, EDISIINDONESIA.id – Koordinator Pusat (Korpus) Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Se-Sulawesi Tenggara (Sultra) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sultra pada Rabu (9/10/2024).

Aksi tersebut memanas dengan tuntutan agar Bawaslu menindaklanjuti dugaan pelanggaran pemilu yang melibatkan salah satu calon gubernur Sultra, pasangan calon (Paslon) nomor urut 2, ASR, yang disinyalir terlibat dalam politik praktis.

Dalam orasinya, Koordinator Korpus BEM Se-Sultra, Ashabul Akram, menyatakan bahwa mereka memiliki bukti kuat terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Paslon ASR.

Dugaan pelanggaran itu, menurutnya, berupa praktik money politik yang ditujukan untuk memenangkan Paslon tersebut dalam Pemilihan Gubernur Sultra mendatang.

“Pada tanggal 9 Oktober, kami menggelar aksi sekaligus melaporkan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh Paslon nomor urut 2, berupa praktik money politik,” ungkap Ashabul saat diwawancarai media.

Lebih lanjut, Ashabul membeberkan informasi mengejutkan terkait rencana penyebaran satu juta amplop kepada masyarakat Sultra yang diduga sebagai bagian dari strategi kampanye ASR.

Tak hanya itu, Ashabul juga menyebutkan keterlibatan 70 kepala desa dari Kecamatan Soropia yang diduga hadir dalam sebuah pertemuan di vila milik Paslon ASR. Pertemuan tersebut, lanjutnya, diduga sarat dengan upaya money politik.

Para kepala desa tersebut disebut-sebut dijanjikan uang senilai Rp10 juta sebagai uang muka untuk mengumpulkan data masyarakat, dengan tambahan Rp20 juta setelah data berhasil dikumpulkan.

“70 kepala desa juga diinapkan di sebuah hotel yang difasilitasi oleh Paslon nomor urut 2,” bebernya.

Saat ditanya soal bukti yang dimiliki, Ashabul dengan tegas menjawab bahwa mereka telah mengantongi sejumlah bukti kuat.

“Kami punya bukti, itulah alasan kami berani berbicara mengenai persoalan ini,” pungkasnya.

Sementara itu, pihak Bawaslu Sultra melalui anggota Heri Iskandar membenarkan bahwa pihaknya telah menerima laporan tersebut dan sedang melakukan penelusuran awal.

“Laporan ini sudah kami plenokan dan tim penelusuran sudah mulai bekerja. Namun, hasil penelusuran belum bisa kami sampaikan saat ini,” tutupnya.

Mahasiswa, sebagai bagian dari pengawas independen, terus menekan Bawaslu untuk bertindak tegas dan transparan dalam menangani pelanggaran yang terjadi.

Bawaslu Sultra kini berada di bawah sorotan publik untuk menunjukkan integritas dan ketegasan dalam menyelesaikan dugaan skandal money politik ini. (**)