KENDARI, EDISIINDONESIA.id – Lembaga Advokasi, Penggerak dan Pengembangan Olahraga (LAPPOR) menyoroti adanya berbagai masalah dalam penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI Aceh-Sumut 2024.

Sejumlah masalah tersebut berkaitan dengan keluhan atlet terkait dengan fasilitas venue maupun konsumsi yang viral di media sosial (medsos) belakangan.

Merespon hal itu, Direktur LAPPOR, Rahmat Hidayat meminta seluruh kontingen daerah agar segala macam masalah dalam penyelenggaraan PON XXI Aceh-Sumut tidak ragu untuk diviralkan.

“Akan lebih baik jika atlet maupun official dari seluruh kontingen daerah segera viralkan setiap keluhan terkait pelaksanaan maupun pelayanan dalam PON Aceh-Sumut tanpa kecuali,” kata Rahmat.

Masalah pertandingan menurut Rahmat juga penting menjadi perhatian. Mengingat selama ini masalah ketidakadilan dalam pertandingan kerap terjadi karena berbagai alasan pribadi bahkan politis.

“Alasan pribadinya kadang karena ada dugaan atlet punya hubungan keluarga atau lainnya dengan pengurus besar federasi, pelaksana event, bahkan dengan perangkat pertandingan seperti wasit atau juri. Sehingga hal demikian mempengaruhi hasil pertandingan yang tentu saja tidak adil bagi atlet maupun official yang dirugikan,” terangnya.

Sementara alasan politiknya terjadi karena hampir setiap penyelenggaraan PON, daerah tuan rumah akan selalu menempati posisi yang tidak wajar dalam perolehan medali maupun juara jika dibanding event serupa sebelumnya. Meskipun diketahui sistem pendukung pembinaan dan pengembangan olahraga daerah tuan rumah belum cukup baik.

“Sangat disayangkan jika masih terdapat ketidakadilan dalam pertandingan hanya karena alasan-alasan subyektif. Mengingat bidang pertandingan PON juga menerima anggaran 176 miliar untuk kepentingan profesionalisme perangkat pertandingan,” jelasnya.

Menurut Rahmat, kerjasama kontingen dengan diviralkannya masalah keluhan atlet maupun official kontingen daerah di medsos, sorotan publik akan mendesak perbaikan penyelenggaraan dan pelayanan PON.

“Ibaratnya no viral no change. Jika sudah viral, perhatian dan komentar masyarakat luas tentu akan mendesak seluruh komponen penyelenggara PON bertindak lebih profesional dan memberikan pelayanan yang sesuai,” ujar Rahmat.

Selain itu, sorotan masyarakat juga akan turut mendorong badan olahraga yang bertanggungjawab maupun pihak berwajib menaruh perhatian serius terhadap isu yang bergejolak di medsos.

“Selain laporan pihak yang dirugikan, gejolak PON yang mencuat di medsos akan menjadi dasar bagi Badan Arbitrase Olahraga maupun Kepolisian untuk menelusuri dugaan sengketa dan pelanggaran yang dilakukan,” sebutnya. (**)