KENDARI, EDISIINDONESIA.id – Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Tenggara (Sultra) mengadakan rapat koordinasi lintas sektoral dalam rangka persiapan operasi “Mantap Praja Anoa-2024” guna memastikan keamanan Pilkada serentak 2024.

Acara ini turut dihadiri oleh Pejabat (Pj) Gubernur Sultra, Andap Budhi Revianto, yang diwakili oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Sultra, Asrun Lio.

Dalam sambutannya, Asrun Lio menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya rapat koordinasi ini. Ia mengungkapkan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sultra sebenarnya juga telah merencanakan untuk mengadakan rapat serupa.

Namun, karena agenda Pj Gubernur yang cukup padat bulan ini, kemungkinan Pemprov akan menyelenggarakan kegiatan serupa pada akhir Agustus 2024.

“Kami mengapresiasi atas terselenggaranya rapat koordinasi ini. Pemerintah provinsi sebenarnya sudah merencanakan untuk melakukan rapat serupa, namun karena agenda Pj Gubernur yang cukup padat bulan ini, kemungkinan kegiatan tersebut akan diadakan pada akhir Agustus 2024,” kata Asrun Lio, Selasa (6/8/2024).

Lanjut, Ia juga menekankan pentingnya menciptakan kesadaran masyarakat untuk menghadirkan Pilkada yang damai dan sejuk di seluruh kabupaten/kota di Sultra.

Menurutnya, untuk mencapai pemilihan yang aman dan damai, penyelenggara harus menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan yang berlaku dan menjaga netralitas.

“Untuk bisa menghadirkan pemilihan kepala daerah yang aman dan damai, penyelenggara juga harus benar-benar menyelenggarakan pemilihan ini dengan berpedoman kepada peraturan-peraturan yang berlaku. Jangan sampai penyelenggara ikut bermain untuk memenangkan atau mengatur sesuai kewenangannya, yang kemudian tidak melahirkan Pilkada berkualitas,” tegasnya.

Terkait Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Asrun menyebutkan bahwa pihaknya akan menyerahkan dokumen tersebut kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) tingkat provinsi untuk kemudian diserahkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). Langkah ini diambil untuk menjaga netralitas dan transparansi proses pemilihan.

“RPJMD ini akan kami serahkan kepada Bappeda untuk kemudian disampaikan ke KPU, agar menghindari ketidaknetralan. Saran dari Bawaslu sangat bagus, menyarankan agar pelayanan terkait RPJMD dilakukan di tempat netral seperti warung kopi atau restoran, namun tetap melayani karena RPJMD ini penting bagi pasangan calon untuk menyampaikan visi misinya,” ujar Asrun.

Lebih lanjut, Ia menambahkan bahwa meskipun visi dan misi pasangan calon bisa berubah-ubah, RPJMD dapat menjadi panduan umum yang bisa dilihat oleh masyarakat. Dokumen ini juga bersifat terbuka dan biasanya sudah tersedia di situs-situs resmi Pemprov maupun pemerintah kabupaten/kota.

Dengan adanya koordinasi lintas sektoral ini, diharapkan Pilkada serentak 2024 di Sultra dapat berjalan dengan lancar, aman, dan damai, serta menghasilkan pemimpin yang berkualitas bagi masyarakat. (**)