KENDARI, EDISIINDONESIA.id – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara (Sultra) menggelar sosialisasi kebijakan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN).

Sosialisasi ini sekaligus deklarasi dan penandatanganan pakta integritas netralitas ASN lingkup Pemprov Sultra, kabupaten/kota se-Sultra dalam menyukseskan penyelenggaraan pemilihan umum (Pemilu) 2024, Rabu (15/11/2023).

Penjabat (Pj) Gubernur Sultra, Andap Budhi Revianto meminta para kepala daerah, untuk menjaga netralitas ASN di daerah selama pelaksanaan pemilu mulai dari tahapan hingga hari pelaksanaan pada 14 Februari 2024 mendatang.

Sebab menurutnya, jika tidak netral akan terjadi diskriminasi terhadap sebuah golongan, sehingga mengganggu kinerja dan menghambat pelayanan publik, padahal ASN merupakan pelayan masyarakat.

Andap berharap melalui penandatanganan pakta integritas dapat menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan ASN fokus pada tugas pokoknya tanpa ada tekanan dari pihak manapun.

“Satukan hati dan teguhkan pikiran kita untuk netral, setelah kita netral silakan memilih sesuai dengan pandangan, prespektif kita masing-masing,” pesannya.

“Tentu kita tidak mau terjadi adanya konflik sosial, tentu kita berharap tidak ada gontok-gontokan, penganiayaan berat di sini layaknya sebuah pesta, kita hadir bersama-sama, kita bergembira merayakan bukan bermusuhan,” tambahnya.

Kata dia, jika pemilu berlangsung aman dan damai maka, pembangunan akan berjalan sesuai rencana dan program nasional akan sukses dilaksanakan. (**)