KENDARI, EDISIINDONESIA.id – Suleha Andi Bahar secara resmi kembali terpilih menjadi Ketua Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) periode 2022-2027, Minggu (6/11/2022).

Wakil Gubernur Sultra Lukman Abunawas, dalam hal ini diwakili, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Provinsi Sultra, Andi Tenri Rawe Silondae, menyampaikan selamat kepada pengurus KPPI Sultra periode 2022-2027.

“Kami menyambut baik dan memberikan apresiasi kepada KPPI Provinsi Sultra, yang mana merupakan sebuah organisasi independen yang mewadahi aktivitas dan kreativitas perempuan lintas partai politik,” katanya saat menghadiri pelantikan pengurus KPPI Provinsi Sultra periode 2022- 2027.

Ia mengatakan, tujuan hadirnya KPPI Sultra adalah untuk melahirkan ide-ide kreatif yang cemerlang, sekaligus sebagai pendorong tumbuhnya semangat juang dan meningkatnya partisipasi perempuan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan.

“Dan pembangunan, khususnya dalam bidang politik,” ucapnya.

Kiprah perempuan di politik dewasa ini kata dia, menjadi sangat penting karena dapat membawa pengaruh yang besar terhadap pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan perempuan itu sendiri, dan kepentingan seluruh masyarakat pada umumnya..

Menurutnya, pekerjaan di politik tidaklah mudah karena memerlukan persyaratan yang cukup tinggi terutama ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) agar memiliki pengetahuan dan wawasan yang luas.

“Dengan berbagai hal yang menyangkut persoalan politik serta diperlukan dukungan dan komitmen yang kuat dari semua pihak termasuk dari kaum perempuan itu sendiri,” ungkapnya.

Tempat sama, Ketua terpilih, Pengurus Daerah KPPI Provinsi Sultra, Suleha Andi Bahar mengatakan bahwa, KPPI adalah organisasi perempuan yang mempunyai misi melindungi memperjuangkan serta menjamin hak-hak politik perempuan.

“Dengan demikian KPPI adalah wadah dan tempat konsolidasi mengangkat isu-isu perempuan dan kaum rentan. Isu perempuan harus jadi isu sentral yang ada di Sultra,” katanya.

Ia mengatakan, KPPI harus mengambil peran dalam mempersiapkan solusi regulasi sistem dan gerakan untuk meningkatkan partisipasi aktif perempuan di bidang politik, hingga menyiapkan kandidat perempuan yang handal untuk maju pada Pemilu pada 2024 mendatang.

Kata dia, KPPI memiliki tugas besar untuk mengawal kampanye publik serta memperluas jaringan kerjasama, dalam upaya memperkuat hak-hak perempuan dalam bidang politik.

Lanjut ia menjelaskan, bahwa KPPI menjadi wadah untuk memperkenalkan dan memberikan pemahaman kepada perempuan bagaimana caranya duduk sebagai anggota legislatif serta dapat mengisi 30 persen kuota di parlemen.

“Sehingga kita berharap kedepannya, perempuan bukan lagi sebagai pelengkap tapi sudah bisa duduk sebagai anggota legislatif,” tutupnya. (**)