MUBAR, EDISIINDONESIA.id-Tak terasa kurang lebih 4 bulan sejak di lantik 27 Mei lalu oleh Gubernur Sultra  Ali Mazi dalam tahun  berjalan  ini,  Dr Bahri  di percayakan memimpin pemerintahan  di  Bumi laworo   Kabupaten Muna Barat. (MUBAR) Sulawesi Tenggara (Sultra) Mungkin haruslah  diakui telah mampu meletakan dasar-dasar  dan program pembangunan  yang berbasis pada kebutuhan hidup masyarakat.

Menurut Juru Bicara Fajar Fariki Bahwa, Ide dan  gagasan  yang  termanivestasi  dalam wujud program kerja pada hakekatnya adalah   bentuk  political  Will  dari seorang pimpinan poltik pemeintahan  yang memahami   bentangan sosilogis  kemasayarakatan dan mampu melihat secara jeli dan cerdas dalam memotret kebutuhan masyarakatnya, Selebrasi   pikiran yang sarat dengan empati  tehadap kebutuhan rakyat adalah  sebuah bentuk  tanggung jawab moral  dan politik untuk membangun daerah yang sama sama kita cintai  dalam berbagai aspek kehidupan.

“Ditangan Dr Bahri, setiap program yang diusulkan diyakini  untuk kesejahteraan masyarakat Muna Barat,dan dipastikan  akan berdampak  positif buat kemaslahatan umat,” kata Fajar Fariki, Rabu (28/9/2022).

Lanjut Ia, Hadirnya Dr Bahri sebagai PJ Bupati Muna Barat,Itu adalah sebagai  bentuk solusi alternatif untuk menghasilkan formulasi  dari kebijakan strategis dalam
upaya pembenahan dalam mengatasi  masalah  masalah kerakyatan.

“Ini mulai terlihat dan terasa dari  penataan pelayanan dasar pada sektor pendidikan dan pelayanan  kesehatan gratis,pekerjaaan umum,sosial dan kemsayarakatan,Selanjutnya perlindungan  sosial berupa UHC 100 persen, kemiskinan ekstrem melalui BLT APBD,”Ujar  mantan  Lurah Sidodadi itu.

Demikian pula ditingkatan perekonomian yakni  pertanian cetak sawah, jagung dan memperbaiki saluran (primer, tersier, dan sekunder). Investasi jagung kuning dan ubi untuk  tapioka.

Selanjutnya  menurut  Mantan kepala Bidang Kewaspadaan Nasional  Muna ini, dibidang  perkebunan dan peternakan,perikanan peralatan tangkap dan budidaya,Semua bagi Dr Bahri itu adalah sebuah program yang telah disusun secara acak dan  terinspirasi dari  kebutuhan  rakyat, “Insyallah semua  program  pembangunan yang sudah di letakan ini, akan mulai dikerjakan  awal  pada perubahan anggaran tahun APBD 2022 dan akan dilanjutkan tahun 2023 mendatang”.

Program  berbasis basic Needs, secara politik  ini adalah desain program pembangunan yang disetting  oleh Alumni STPDN 07  jati Nangor Bandung Jawa Barat ini,  dapat di katakan  sebagai skema pembangunan  yang berpiijak pada    sistim demokrasi konstitusional dan tata kelolanya. Artinya, gagasan program pembangunan  terinspirasi  pada  kebutuhan dasar dan vital  bagi rakyat dalam arti yang sesungguhnya. serta meletakan  entitas rakyat sebagai  aktor  utama  dari tujuan pembangunan.

Ia menambahkan,Cara pengelolaan  pembangunan yang bertumpuh  pada kebutuhan  rakyat   ini  sebagai langkah kongrit   mewujudkan kedaulatan rakyat,”Olehnya itu karena itu saya ingin menyatakan bahwa Pj Bupati Mubar Dr Bahri  dalam  mendrive pemerintahan  dibumi Laworo yang menyangkut, aspek, sosial kemasyarakatan  dan  pemerintahan telah mengunakan asas demokrasi konstitusional  dalam implementasi  pembangunan  dan berpemeritahan.

“Untuk itu mari kita sama_sama bergandeng tangan serta  bersinergi untuk  memberi suport  dan dukungan bagi DR Bahri untuk menggelorakan pembangunan  di daerah  ini demi mewujudkan  masyarakat  Muna Barat  yang kuat serta lebih baik dimasa depan serta bisa bersaing dengan daerah lain di bumi anoa ini”,Pungkas Juru Bicara Fajar Fariki. (**)