KENDARI, EDISIINDONESIA.id – Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Kendari melakukan Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda), pendataan awal Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) dalam rangka penyediaan sistem dan basis data seluruh penduduk, Selasa (20/9/2022).
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Ridwansyah Taridala mengatakan bahwa kegiatan pendataan awal Regsosek diharapkan dapat menghasilkan data terpadu tidak hanya untuk program perlindungan sosial.
“Melainkan keseluruhan program yang dibutuhkan masyarakat untuk kebijakan pemerintah yang lebih terarah,” katanya.
Selain itu, data Regsosek tersebut juga dapat digunakan untuk kepentingan perencanaan dan evaluasi pembangunan. Data Regsosek akan menjembatani koordinasi dan berbagai pakai data lintas lembaga dan lintas daerah untuk memastikan pemakaian data yang konsisten.
Ia menyampaikan bahwa, tujuan dari pendataan awal Regsosek adalah untuk menyediakan sistem dan basis data seluruh penduduk yang terdiri atas profil, kondisi sosial, ekonomi dan tingkat kesejahteraan.
“Yang mana terhubung dengan data induk kependudukan serta basis data lainnya hingga tingkat desa atau kelurahan,” ungkapnya.
Lanjut ia mengatakan, bahwa tentu akan banyak kendala di awal perubahan tersebut, yaitu keterbatasan tenaga, anggaran peralatan dan ruang yang akan menjadi kendala karena pendataan Regsosek tersebut adalah awal perubahan.
“Namun yakinlah bahwa perubahan ini akan menuju ke arah yang lebih baik demi menghasilkan data statistik yang lebih baik. Kami pemerintah kota Kendari siap mendukung terlaksananya kegiatan ini,” tutupnya.
Tempat sama, Ketua BPS Kota Kendari Martini mengatakan bahwa, tujuan Rakorda tersebut untuk menyampaikan apa yang akan kita dilakukan dalam rangka pelaksanaan pendataan awal Regsosek tahun 2022 di kota Kendari.
Sekaligus untuk menyamakan persepsi dalam melangkah bersama, sehingga dapat mendukung seluruh kegiatan dalam pelaksanaan Regsosek.
Ia membeberkan bahwa pihaknya akan menurunkan 558 petugas, untuk melakukan pendataan lapangan door to door.
“558 orang ini akan melaksanakan kunjungan dari rumah ke rumah dengan beban tugas selama 1 bulan, masing-masing 250 kepala keluarga,” ungkapnya.
“Petugas akan melaksanakan tugas di lapangan pada tanggal 15 Oktober sampai 18 November 2022 mendatang,” tambahnya.
Namun kata dia, sebelum petugas turun lapangan, akan dilakukan bimbingan selama 2 hari, untuk memastikan bahwa petugas akan sanggup melaksanakan tugas dengan berbagai rintangan di lapangan.
“Setiap kepala keluarga akan diwawancara dan dikunjungi dengan 50 pertanyaan. Sehingga diharapkan semester 2 tahun 2023 semua kebijakan dan bantuan akan merujuk pada data yang akan dilakukan pada tahun ini,” jelasnya. (**)
Comment