MUBAR, EDISIINDONESIA.id – Gerakan Pemuda Sulawesi Tenggara (GPS-SULTRA) menggelar aksi Unjuk Rasa (Unras), di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Muna Barat (Mubar), Senin (5/9/2022).

Aksi tersebut karena menilai Pj Bupati Mubar baru saja 3 bulan masa kepemimpinannya sudah menuai banyak polemik sehingga dianggap berdampak negatif terhadap perkembangan Mubar.

“Pemerintahan Penjabat Muna Barat telah membuat gaduh dan sekat pada struktur pemerintahannya yang memungkinkan tidak berjalannya roda pemerintahan yang efektif, sehingga kami berkesimpulan bahwa Dr. Bahri selaku Penjabat Muna Barat gagal dalam memimpin Muna Barat pada Tri Wulan pertama,” ucap Ali Korlap Aksi.

Ali meminta kepala DPRD Mubar agar mengadakan rapat dengan pendapat (RDP) antara eksekutif dan legislatif untuk membahas landasan PJ Bupati Mubar mengambil keputusan terhadap apa yang telah menjadi tuntutan mereka.

“Kami menilai Pelantikan Eselon IV, III dan II yang terkesan ambruadul dan kami meminta kepada Pj Bupati Muna Barat untuk menempati Rumah Dinas yang lain dimana rumah yang ditempati saat ini adalah rumah salah satu anggota DPRD Muna Barat, sehingga kami menganggap kebijakan Penjabat Bupati dapat dipengaruhi oleh beberapa oknum,” ungkapnya.

Menanggapi adanya penilaian miring tersebut, Juru Bicara (Jubir) Penjabat Bupati Mubar Barat, Fajar Fariki mengatakan semua yang dilakukan Bahri telah sesuai aturan.

“Penataan birokrasi telah dapat izin Gubernur, Mendagri dan KASN,” jelas Fajar Fariki.

Menurut dia, bukan pihaknya tidak mendukung demonstrasi, karena ini adalah bentuk partisipasi masyarakat dalam prespektif politik. Hanya saja unjuk rasa harus konstitusional, dalam arti isu yang diusung dalam pergerakan harus faktual, empiris dan bisa dipertanggungjawabkan.

“Bukan opini yang merusak integritas akuntabilitas pemerintahan. Kalau ada pegawai yang keberatan atas keputusan ini, karena ada disiapkan mekanismenya yaitu mengadukan ke KASN,” kata dia.

Mantan Kabag Humas Pemkab Muna itu, juga menyebutkan ini soal tidak ketidakpahaman akan dunia birokrasi dan ini soal belum move On terhadap situasi hari ini dan para pendemo juga harus cerdas dalam mapping isu.

“Soal tempat tinggal Pak Bahri saat ini, itu rumah keluarganya beliau, mestinya menjadi renungan bahwa kalau sejak dulu Rujab dibangun mungkin ceritanya tidak seperti ini. Tapi sudahlah itu masa lalu, karena jarum jam sejarah tidak bisa diputar ulang. Oleh karena itu, beliau mau membangun Rujab sebagai solusi,” tegasnya.

Lebih lanjut, dia menambahkan terkait adanya kekhawatiran akan terpengaruh dalam proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Penjabat Bupati Mubar sudah tidak mungkin terjadi.

“Saya kira ini sindrom yang tidak beralasan. Sudah pasti beliau tahu cara memisahkan dan membuat titik demarkasi antara soal keluarga dan masalah pemerintahan,” ujar Fajar.

Mantan Tokoh Demonstran Sultra ini menambahkan karena hanya 3 orang pendemo, maka berarti hanya 3 orang yang belum faham tentang kebijakan strategis yang dilakukan oleh Penjabat Bupati Mubar, dari ribuan masyarakat Muna Barat yang rindu perubahan untuk menuju masa depan Mubar yang lebih baik.

“Maka mereka perlu saya kasih privat soal demontrasi dan pemetaan isu agar lebih berkualitas dalam gerakan,” pungkasnya. (**)