KOLAKA, EDISIINDONESIA.com – Bumi, air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Demikian komitmen negara dalam hal pengelolaan sumber daya alam yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Menjadi sebuah keharusan bagi setiap orang ataupun badan usaha dalam mengelola sumber daya alam untuk memastikan komitmen kesejahteraan tersebut benar-benar terwujud. 

Sejak berdirinya pada 5 Juli 1968 atas merger dari beberapa perusahaan pertambangan milik negara, PT Aneka Tambang (Antam) disebut belum mampu mewujudkan kabupaten Kolaka yang sejahtera.

PT Antam menguasai lebih dari 8.000 (delapan ribu) hectare lahan pertambangan di Pomalaa, Kolaka, Sulawesi Tenggara. Selain nikel, Antam juga menghasilkan produk ikutan yakni ferronickel.

53 tahun berdiri, komitmen PT Antam dalam mewujudkan masyarakat Kolaka yang sejahtera perlu ditinjau kembali terutama dalam momentum 62 Tahun Kabupaten Kolaka berdiri. Demikian yang disampaikan Hersan, Mahasiswa Pascasarjana Universitas Jayabaya.

“Kalau melihat perbandingan di UBPN lain, dimana PT Antam mampu mengalokasikan dana community development sampai 500 juta perdesa, lantas bagaimana dengan kabupaten kolaka yang notabene unit bisnis terbesar PT Antam,” ujar Hersan, Sabtu (26/02/2022).

Tidak hanya itu, pemberdayaan masyarakat dan pemuda serta lembaga adat juga dialokasikan dana Comdev sampai ratusan juta.

Apa bila di UBPN lain mampu melakukan itu, maka menurut Hersan di Kabupaten Kolaka, PT Antam seharusnya memberikan lebih, apa lagi dalam produksi nikel diketahui smelter (fasilitas pengolahan dan pemurnian) hanya ada di Pomalaa.

Hersan juga menyoroti masalah ketenagakerjaan yang sejauh ini dinilai kurang memberikan kesempatan bagi masyarakat ataupun pemuda lokal. Padahal kabupaten Kolaka diketahui saat ini punya Universitas Negeri yang setiap tahun mencetak angkatan kerja.

“Kedepannya tentu kita berharap bahwa di Antam UBPN Sultra diisi oleh putra-putra terbaik Kolaka. Ini soal kesempatan saja kalau bicara kapasitas masyarakat kolaka tentu banyak yang punya,” pungkasnya. (**)