MAKASSAR, EDISIINDONESIA.com – Rumah Pintar Pemilu Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar kembali membuat terobosan baru dengan menghadirkan Kelas Pemilu dengan nama “Kopi Kita” (Kelas Online Pemilu Kita), yang akan digelar rutin sekali dalam sebulan.

‘Kopi Kita’ seri perdana dilaksanakan dengan Tema “Digitalisasi Proses Pemilu: Sebuah Keniscayaan! Siapkah kita?”.

Ada empat orang yang bertindak sebagai Narasumber, yaitu KPU Makassar Divisi Data Romy Harminto Komisioner, Komisioner KPU Makassar Divisi SDM Endang Sari, Komisioner Bawaslu Makassar, Abd. Hafid dan Dosen Komunikasi Politik Universitas Fajar Edy Junaedy Syaf.

Kegiatan ini dibuka oleh Ketua KPU Kota Makassar Faridl Wajdi, dalam sambutannya mengatakan, Pemilu 2019 dan Pilkada 2020 memberikan referensi baru, bahwa Intervensi teknologi dalam pemilihan menjadi sebuah proses alternatif dispoit.

“Instrumen digitalisasi akan memastikan demokrasi lebih efektif dan berharap Pemilu kedepannya bisa lebih baik,” katanya.

Sementara, Endang Sari dalam paparannya menjelaskan tentang Triple Disruption atau evolusi teknologi komunikasi informasi 4.0, pandemi COVID-19 dan perubahan iklim, telah merubah semua pola hidup dan pola kerja di semua lini kehidupan baik di dunia usaha, tenaga kerja, pendidikan, hingga lembaga publik.

“Demokrasi harus adaptif dan tumbuh dengan wajah baru melalui kreativitas dan inovasi di tengah situasi pandemi. Menghadapi era digitalisasi, perlu disiapkan ekosistem digital dan itu dimulai dari humanwhere,” jelasnya.

“Makanya SDM penyelenggara adhoc harus disiapkan yang melek IT tapi tetap mengedepankan profesionalisme dan integritas,” lanjutnya.

Lanjut Endang, diperlukan pula Penyelenggara yang adaptif dengan perkembangan zaman, tapi memegang teguh ideologi penyelenggara pemilu.

Terakhir, Endang juga menjelaskan, tentang cara baru melakukan sosialisasi kepada publik di era digital.

Sementara, Edy Junaedy Syaf memaparkan tentang demokrasi berbasis digital dan ekosistem digital yaitu kesiapan software, hardware, humanware dan artificial intelegence.

“Termasuk mengajukan pertanyaan diskusi tentang bagaimana demokrasi digital dikelola, siapa yg mengawasi sistem (digital) berjalan sebagaimana SOPnya. Apakah akan diserahkan pada Artifasial Intelegensi (AI) atau masih berperan Humanware nya,” pungkasnya. (**)

Reporter: Wawan