EDISIINDONESIA.id – Pergantian Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa secara mendadak menjadi perhatian pengamat politik Heru Subagia.

Heru menilai pencopotan Purbaya dari kursi Menteri Keuangan bukan sekadar rotasi atau penyegaran kabinet.

Ia menilai ada sejumlah kejanggalan, terutama karena Purbaya masih menjalankan tugas sebelum akhirnya dicopot dan digantikan Suahasil Nazara pada hari yang sama.

Heru bahkan membandingkan pola tersebut dengan pergantian Budi Arie Setiadi dari jabatan Menteri Koperasi pada September 2025. Menurutnya, terdapat kesamaan pola karena keduanya masih menjalankan agenda resmi sebelum mengetahui adanya pergantian jabatan.

Frekuensi Reshuffle Kabinet Prabowo

Heru blak-blakan bicara mengenai frekuensi reshuffle di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

“Sekonyong-konyong Presiden yang baru berjalan 2 tahun setengah sudah melakukan reshuffle kabinet hingga 6 kali,” ujar Heru kepada http://Fajar.co.id, Selasa (15/9/2026).

Ia kemudian menyinggung keputusan mendadak Prabowo mengganti Purbaya. Presiden Prabowo melantik Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan yang baru di Istana Negara, Jakarta, Senin (14/9/2026).

Heru mengingatkan, Budi Arie ketika itu juga masih menjalankan agenda resmi bersama DPR sebelum mengetahui adanya perombakan kabinet.

“Budi Arie juga sedang rapat kerja dengan DPR dan tidak mengetahui jika pada sore harinya ada pergantian jabatan untuk menggeser posisi dirinya,” tukasnya.

Heru menyebut Budi Arie masih menghadiri rapat kerja bersama Komisi VI DPR RI pada siang hari sebelum pengumuman reshuffle.

“Pada sore harinya, Presiden Prabowo mengumumkan perombakan kabinet dan mencopot Budi Arie dari kursi Menteri Koperasi. Pertanyaannya, kok ada kesamaan pola pemecatan Purbaya dengan Budi Arie,” imbuhnya.

Purbaya Dianggap Mengalami Pemecatan Mendadak
Heru menganggap situasi yang dialami Purbaya mirip dengan Budi Arie. Ia menyebut pemecatan itu sebagai momentum berat bagi Purbaya karena terjadi saat dirinya masih aktif bertugas.

“Peristiwa tak terlupakan dan menjadi momentum paling mengerikan bagi Purbaya. Tindakan Prabowo memicu duka paling dalam dan sangat memilukan bagi Purbaya, ketika sebelum dicopot dirinya masih sempat mengikuti rapat kerja bersama Komite VI DPD RI,” ucapnya.

Heru juga menyoroti Purbaya yang masih bersemangat mengikuti rapat sebagai Menkeu pada pukul 10.00 WIB.

“Akan tetapi, ia masih bekerja dan tentunya karier profesionalnya harus berakhir di sore harinya. Purbaya harus kehilangan jabatan, tak lagi menjadi pejabat sebagai Menteri Keuangan RI,” jelasnya.

Heru kemudian mempertanyakan apakah pergantian tersebut hanya rotasi biasa.

“Purbaya dipecat atau dikudeta? Perintah pecat dan dalam hitungan jam pelantikan Menkeu baru bukan lagi bicara urusan rotasi atau penyegaran birokrasi, tapi sudah melibatkan sisi etika, hierarki, dan bahkan persaingan kekuasaan dan jabatan,” timpalnya.

Meski mengkritik proses pergantian tersebut, Heru mengakui Presiden memiliki kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan menteri.

“Betul Purbaya adalah pembantu presiden dan hak prerogatif untuk mengangkat dan memecat. Betul juga Purbaya hanya pembantu presiden dan secara politik Purbaya bukan bagian petinggi parpol atau memiliki afiliasi parpol besar,” kata Heru.

Namun, ia menilai persoalan itu tidak berhenti pada aspek kewenangan Presiden.

“Tapi jika saat ini Purbaya harus kehilangan jabatan mendadak, bukan hanya dia yang merasakan dan menanggung malu atau bahkan harga diri?” cetusnya.

Kiprah Purbaya Selama Menjadi Menkeu

Heru menilai Purbaya telah mendapat dukungan dari sebagian masyarakat karena sejumlah kebijakan yang dianggap berani.

“Purbaya sudah punya loyalis baru dan juga dukungan atas kerja selama ini yang dianggap berani dan transparan. Keberanian tagih dividen Rp120 triliun ke Danantara, sidak para pengusaha baja dari China yang bermasalah pajak, dan mungkin banyak lagi kontribusi positif bagi penerimaan negara,” tegasnya.

Menurut Heru, langkah-langkah tersebut di satu sisi dinilai positif, tetapi di sisi lain dapat memunculkan resistensi dari pihak tertentu.

“Tindakan tegas oleh Purbaya hingga menimbulkan dampak positif bagi negara, tetapi di sisi lain dianggap bencana dan pukulan telak yang merugikan kepentingan dan juga jejaringnya,” tukasnya.

Heru kemudian mengungkap tiga isu besar yang menurutnya menjadi bagian dari dinamika selama Purbaya menjabat Menteri Keuangan.

“Tetapi gertak dan gerakannya membuat Purbaya harus berhenti menjadi Menteri. Pertama, persoalan restitusi pajak. Dalam kasus ini, Purbaya dianggap memicu kegaduhan setelah mencurigai adanya kongkalikong antara oknum Ditjen Pajak dengan pebisnis,” urainya.

Heru juga menyinggung restitusi pajak dari Januari hingga April yang disebut mencapai Rp160 triliun.

“Yang kedua, tindakan kebijakan pemangkasan dana daerah. Purbaya sempat menuai sentimen kritis karena menerapkan pemotongan transfer dana ke daerah melalui Inpres untuk meredam risiko pelebaran defisit fiskal,” lanjutnya.

Sementara isu ketiga adalah rumor jual-beli jabatan di lingkungan Kementerian Keuangan. Heru menyebut isu tersebut sempat beredar di media sosial dan telah dibantah Purbaya.

“Menjelang akhir masa jabatannya, muncul isu miring di media sosial mengenai dugaan penjualan posisi jabatan di Kemenkeu senilai Rp100 miliar, yang kemudian langsung dibantah keras oleh Purbaya,” sesalnya.

Pertanyakan Penunjukan Suahasil Nazara

Pergantian Purbaya membuat Heru mempertanyakan dampak penunjukan Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan.

“Yang menjadi pertanyaan, apa betul penunjukan Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan terpilih dipandang sebagai langkah positif?” timpalnya.

Heru juga mempertanyakan apakah pencopotan Purbaya memang ditujukan untuk memulihkan kepercayaan publik dan memperbaiki tata kelola pemerintahan.

“Pemberhentian mendadak yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto terhadap Purbaya untuk memulihkan kepercayaan publik dan meredam kekacauan gesekan birokrasi dan/atau juga menjadi jawaban bagaimana tata kelola keuangan negara dan birokrasi kembali pulih?” tambahnya.

Lebih jauh, Heru melihat Purbaya kini tidak lagi sekadar dikenal sebagai mantan pejabat di bidang ekonomi. Ia menilai Purbaya mulai memiliki daya tarik politik.

“Tentu bagi pihak yang melihat potensi dan juga kerja nyata Purbaya tidak akan berhenti beropini atau memberikan penilaian tajam alasan dan argumentasi pemecatan Purbaya yang pernah menyandang Menteri terbaik Prabowo,” tutur Heru.

“Purbaya tidak lagi hanya sebagai pembantu presiden dengan jabatan Menteri Keuangan, tetapi Purbaya sudah masuk radar politik. Masyarakat menjadikan Purbaya salah satu tokoh nasional yang sedang bersinar. Purbaya mempunyai magnet kharisma personal dan politik yang tidak dimiliki tokoh nasional saat ini,” tambahnya.

Menurut Heru, Purbaya memiliki kombinasi latar belakang intelektual dan teknokrat yang dapat menjadi modal politik.

“Purbaya itu komplet dalam soal potensi sebagai calon pemimpin nasional. Purbaya seorang intelektual dan juga teknokrat yang punya keberanian dan juga komunikasi publik yang galak,” terangnya.

Heru menilai popularitas Purbaya berpotensi terus berkembang setelah tidak lagi berada di pemerintahan.

“Publik meyakini Purbaya adalah aset individu untuk bisa disejajarkan dengan tokoh-tokoh nasional. Namanya juga sering naik dalam temuan lembaga survei politik nasional,” tandasnya.

Karena itu, Heru menyebut pencopotan Purbaya memiliki dimensi politik yang lebih luas.

“Jadi, ketika Prabowo Subianto memecat dengan tidak hormat Purbaya, rasanya ada peristiwa politik sedang terjadi ketimbang pertimbangan pemecatan biasa. Prabowo telah mengkudeta kesempatan bagi Purbaya untuk mengambil tiket kepemimpinan nasional mendatang,” kuncinya. (edisi/fajar)