PDIP Sultra Pastikan Beri Sanksi Kader jika Terbukti Terlibat Pengeloaan Dapur MBG

BUTUR, EDISIINDONESIA.id – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Sulawesi Tenggara (Sultra) bantah adanya keterlibatan kader dalam persoalan Dapur MBG di Kabupaten Buton Utara (Butur).

Juru Bicara DPD PDIP Sultra, Agus Sanaa mengatakan bahwa pihaknya telah memverifikasi isu yang berkembang dan memastikan tidak ada satu pun kader yang terlibat secara langsung dalam pengelolaan dapur MBG di Butur.

“Jika ada bukti terlibat apapun soal MBG termasuk dokumen, maka akan diberi sanksi,” tegasnya kepada media, Rabu (22/7/2026).

Ia menerangkan, usai muncul surat edaran intruksi oleh DPP PDIP agar kadernya tidak terlibat MBG, pihaknya sudah menyampaikan, jika ada yang seperti itu maka diharapkan ada pengalihan kepada orang lain.

“Silahkan memberi data atau bukti jika nanti ada keterlibatan kader Partai PDIP, kami tidak akan mentoleransi, tetap diberikan sanksi,” pungkasnya.

Sebelumnya, salah satu dapur MBG di Kecamatan Kulisusu Utara menjadi sorotan karena diduga melanggar standar operasional, sebab lantai dua bangunan yang digunakan masih difungsikan sebagai tempat tinggal.

Informasi itu awalnya memunculkan kekhawatiran warga. Sebab, dapur MBG merupakan tempat produksi makanan yang harus memenuhi standar kebersihan dan keamanan pangan. Jika area produksi masih menyatu dengan hunian, dikhawatirkan dapat memengaruhi higienitas makanan yang akan dikonsumsi para penerima manfaat, terutama anak-anak sekolah.

Kemudian, berembus isu bahwa ruko yang digunakan sebagai dapur MBG tersebut diketahui merupakan milik Lis Sustini, salah satu kader PDI Perjuangan yang saat ini masih aktif sebagai anggota DPRD Butur. Selain sebagai pemilik bangunan, Lis Sustini juga diduga ikut terlibat dalam pengelolaan dapur MBG tersebut.

Padahal, perintah DPP PDIP tegas menginstruksikan seluruh kader partai agar tidak terlibat dalam pengelolaan dapur MBG, sebagai langkah untuk menghindari potensi konflik kepentingan maupun munculnya persepsi negatif terhadap pelaksanaan program pemerintah, tak terkecuali di Buton Utara. (**)

Comment