KENDARI, EDISIINDONESIA.id- Gubernur Sulawesi Tenggara, Andi Sumangerukka, bersama Wali Kota Kendari, Siska Karina Imran, meninjau kemajuan pembangunan gedung permanen Sekolah Rakyat di kawasan Abeli Dalam, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari, pada Selasa (26/5/2026) pukul 20.50 Wita.

Kegiatan peninjauan ini dilakukan usai keduanya melihat langsung proses kegiatan belajar mengajar para siswa Sekolah Rakyat di lokasi sementara Sentra Meohai, Kelurahan Lepo-Lepo, Kecamatan Baruga, Kota Kendari.

Berdasarkan laporan di lapangan, pengerjaan gedung permanen Sekolah Rakyat tersebut kini telah mencapai sekitar 67 persen dari keseluruhan rencana pembangunan. Pemerintah menargetkan pembangunan dapat rampung sepenuhnya pada rentang waktu Juli hingga Agustus 2026 mendatang.

Gubernur Andi Sumangerukka menjelaskan bahwa pihaknya terus berupaya mempercepat penyelesaian pembangunan, meskipun masih terdapat kendala berupa keterbatasan jumlah tenaga kerja di lokasi.

“Pekerjaan dilakukan hingga malam hari demi mengejar target yang telah ditetapkan, namun kualitas bangunan tetap menjadi prioritas utama yang tidak boleh dikorbankan,” tegasnya.

Lebih lanjut, Andi Sumangerukka menyebut Sekolah Rakyat sebagai salah satu program strategis pemerintah yang bertujuan memutus mata rantai kemiskinan melalui akses pendidikan gratis berbasis asrama.

Di sekolah ini, para siswa tidak hanya mendapatkan pendidikan formal, tetapi juga pembinaan karakter, layanan kesehatan, serta pembiasaan hidup yang disiplin dan mandiri.

Hingga saat ini, Sekolah Rakyat Kendari telah menampung 49 siswa tingkat SMP. Ke depannya, pihak pengelola merencanakan penerimaan masing-masing sebanyak 50 peserta didik baru untuk jenjang SD dan SMA.

Sementara itu, Wali Kota Kendari, Siska Karina Imran, menegaskan Pemerintah Kota Kendari memberikan dukungan penuh agar program ini dapat terus berjalan dan berkelanjutan. Menurutnya, program ini sangat relevan dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia bagi masyarakat yang kurang mampu secara ekonomi.

“Kolaborasi erat antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kota menjadi kunci utama agar program ini benar-benar berjalan efektif dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat luas,” ujar Siska.(**)