EDISIINDONESIA.id – DPR dijadwalkan menggelar rapat paripurna ke-19 masa persidangan V tahun sidang 2025-2026 di Gedung Nusantara II, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/5/2026). Berdasarkan pantauan Beritasatu.com sekitar pukul 06.30 WIB, situasi di sekitar kompleks parlemen Senayan masih terpantau normal seperti hari biasa.

Aparat kepolisian bersama pengamanan dalam (pamdal) DPR telah bersiaga di sejumlah lokasi masuk guna memastikan jalannya rapat berlangsung aman dan tertib. Pengamanan dilakukan mengingat rapat paripurna dijadwalkan dihadiri Presiden Prabowo Subianto.

Sekretariat Jenderal DPR menyampaikan agenda utama rapat paripurna kali ini akan berfokus pada arah kebijakan fiskal dan fondasi ekonomi nasional tahun depan.

Salah satu agenda penting yakni penyampaian tanggapan pemerintah terhadap pandangan fraksi-fraksi atas kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal (KEM-PPKF) tahun anggaran 2027.

Selain pembahasan KEM-PPKF 2027, rapat juga akan membahas sejumlah agenda strategis lainnya, termasuk laporan perkembangan pembahasan rancangan undang-undang (RUU) yang masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas 2026.

Paripurna juga dijadwalkan mengambil keputusan terkait pengesahan beberapa perjanjian internasional hasil pembahasan Komisi I DPR dan Komisi XI DPR mengenai kerja sama bilateral.

Selain itu, pimpinan DPR juga akan membacakan sejumlah surat presiden yang berkaitan dengan pencalonan pejabat publik dan pembahasan regulasi mendesak. Rapat paripurna dijadwalkan dimulai pukul 10.00 WIB dan dipimpin langsung Ketua DPR Puan Maharani bersama jajaran wakil ketua DPR.

Jalannya rapat juga akan disiarkan secara langsung melalui kanal media sosial resmi DPR agar masyarakat dapat memantau persidangan secara terbuka.

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan Presiden Prabowo Subianto akan langsung menyampaikan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal (KEM-PPKF) RAPBN 2027 dalam rapat paripurna DPR, Rabu (20/5/2026).

Menurut dia, langkah tersebut menjadi yang pertama dalam sejarah karena biasanya penyampaian KEM-PPKF dilakukan oleh menteri keuangan. “Ini sejarah untuk pertama kali presiden menyampaikan pidato dalam KEM-PPKF,” kata Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTa di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (19/5/2026).

Ia menjelaskan tidak ada aturan yang melarang presiden menyampaikan langsung dokumen KEM-PPKF di hadapan DPR. Purbaya menilai kehadiran presiden dalam agenda tersebut penting karena KEM-PPKF RAPBN 2027 memuat berbagai program unggulan pemerintahan Prabowo yang akan menjadi prioritas kebijakan fiskal tahun depan.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan, momen tersebut bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional yang jatuh setiap tanggal 20 Mei. Menurutnya, Presiden Prabowo ingin memanfaatkan momen itu untuk menyatukan pandangan seluruh elemen bangsa dalam menjaga perekonomian nasional.

“Kebetulan tanggal 20, Hari Kebangkitan Nasional, jadi presiden ingin memanfaatkan momentum untuk sekali lagi kita menyatukan pandangan dan kekuatan sebagai satu bangsa, terutama di dalam menjalankan tugas menjaga perekonomian bangsa kita,” kata Prasetyo dalam keterangan tertulisnya, Selasa (19/5/2026).

Dalam rapat rapat paripurna ini, Prabowo dijadwalkan akan berpidato selama 45 menit. (edisi/bs)