KENDARI, EDISIINDONESIA.id– Di tengah isu korupsi dan penambangan ilegal yang marak di Sulawesi Tenggara, Ketua Umum LSM Jaringan Anti Korupsi (Jarak) Sultra, Yunus Mbatono, menyampaikan tuntutan tegas kepada pemerintah dan aparat penegak hukum. Menurutnya, masalah ini harus ditangani serius dan tanpa kompromi demi menyelamatkan lingkungan dan masa depan masyarakat Sultra.

Penegakan Hukum Tanpa Pandang Bulu

Yunus Mbatono menuntut aparat penegak hukum bersikap adil dan tegas dalam memberantas kasus korupsi dan tambang ilegal. Ia menegaskan bahwa kejahatan ini sering melibatkan oknum kuat dan berpengaruh, sehingga diperlukan keberanian dan integritas tinggi untuk menindak mereka.

Tuntutan utamanya meliputi:

1. Kolaborasi Antarlembaga: Aparat kepolisian, kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus berkolaborasi secara sinergis mengusut tuntas kasus korupsi dan penambangan ilegal.

2. Hukuman Maksimal: Semua pihak yang terlibat, baik pengusaha maupun pejabat, harus dihukum seberat-beratnya sesuai hukum yang berlaku untuk menciptakan efek jera.

3. Transparansi Penyelidikan: Publik harus mendapatkan informasi yang jelas dan transparan terkait progres penanganan kasus.

Harapan untuk Tata Kelola Pertambangan yang Lebih Baik

Selain penegakan hukum, Yunus Mbatono menaruh harapan besar pada perbaikan tata kelola sektor pertambangan dan pelibatan masyarakat secara aktif.

1. Perbaikan Sistem Perizinan: Pemerintah harus membuat sistem perizinan yang lebih transparan dan akuntabel, sehingga praktik suap dan penerbitan izin fiktif dapat dicegah.

2. Pelibatan Masyarakat dalam Pengawasan: Masyarakat adat dan warga lokal harus dilibatkan sebagai pengawas operasional perusahaan tambang. Mereka adalah garda terdepan yang merasakan langsung dampak kegiatan ilegal ini.

3. Restorasi Lingkungan dan Rehabilitasi Sosial: Yunus berharap ada komitmen serius dari pemerintah untuk memulihkan lingkungan yang rusak dan memberikan kompensasi yang adil kepada masyarakat terdampak.

Yunus Mbatono menegaskan bahwa perjuangan Jarak Sultra dan elemen masyarakat sipil akan terus berlanjut. Menurutnya, sumber daya alam Sultra harus dikelola bijaksana demi kemakmuran rakyat, bukan demi kepentingan segelintir orang. Ia mengajak semua pihak bersatu melawan korupsi dan penambangan ilegal, demi masa depan Sultra yang lebih baik.(**)