EDISIINDONESIA.id- Setelah Hasto Kristiyanto menerima amnesti dari Presiden Prabowo Subianto, muncul spekulasi mengenai kemungkinan PDIP bergabung dengan koalisi pemerintah.

Namun, analis politik Adi Prayitno dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta menyatakan hal tersebut masih belum pasti. Dalam kanal YouTube-nya, Selasa, 5 Agustus 2025, Adi menekankan bahwa sikap resmi PDIP masih menjadi teka-teki.

Pidato politik Megawati Soekarnoputri, menurut Adi, menunjukkan bahwa PDIP berposisi sebagai partai penyeimbang, bukan sebagai oposisi atau bagian dari koalisi pemerintahan Prabowo.

Definisi “partai penyeimbang” versi PDIP, uniknya, berarti mendukung penuh kebijakan pemerintah yang pro-rakyat, namun tetap kritis terhadap kebijakan yang dinilai bertentangan dengan keadilan sosial dan Pancasila. Dengan demikian, PDIP menyisakan ruang untuk memberikan kritik keras terhadap pemerintah jika diperlukan.

Hubungan PDIP dan Gerindra, menurut Adi, dapat digambarkan sebagai “teman tapi mesra”. Meskipun berada di luar kekuasaan secara formal, PDIP pada praktiknya telah menjalin kerjasama politik dengan pemerintahan Prabowo.(edisi/rmol)