EDISIINDONESIA.id- Usulan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdul Muhaimin Iskandar (Cak Imin), agar kepala daerah dipilih DPRD, dinilai Fraksi Partai Gerindra sebagai cerminan kegelisahan elite politik.

Wakil Ketua Komisi II DPR, Bahtra Banong, menjelaskan usulan Cak Imin bukan hal baru.

“Ini akumulasi kegelisahan masyarakat dan elite partai politik,” ujar Bahtra di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat, 25 Juli 2025.

Menurutnya, setiap usulan memiliki argumentasi untuk perbaikan pemilu Indonesia, termasuk pemilihan kepala daerah oleh DPRD.

“Kita ingin pemilu berjalan baik, berkualitas, efektif, dan efisien, baik dari sisi biaya maupun waktu,” tutur politisi Partai Gerindra tersebut.

Bahtra juga menyoroti perbincangan tentang dampak pilkada langsung dengan sistem proporsional terbuka. “Pilkada langsung saat ini biayanya terlalu besar dan mahal,” ucapnya.

Anggota Legislatif Dapil Sulawesi Tenggara ini memastikan DPR akan mengkaji lebih dalam sistem pemilu selanjutnya. “Kita akan melakukan kajian mendalam. Pemilu harus berkualitas, terlaksana baik, efektif, dan efisien,” tegas Bahtra.

Pernyataan ini menunjukkan DPR akan mempertimbangkan berbagai aspek sebelum mengambil keputusan terkait sistem pemilihan kepala daerah di masa mendatang.(edisi/rmol)