Oleh: Laode Muh. Faisal

SEORANG sopir angkutan bernama DW (54), warga Konawe, harus meregang nyawa setelah ditikam di Terminal Baruga, Kota Kendari, Jumat malam, 2 Mei 2025. Dalam keadaan terluka parah, bersimbah darah, dan nyaris pingsan, korban tetap memaksa mengemudi ke Polsek Baruga.

Polisi bertindak cepat, pelaku ditangkap. Tapi di sinilah ironi bermula. Setelah berhasil lolos dari maut di jalanan, DW malah tak bisa diselamatkan di tempat yang seharusnya paling aman: rumah sakit milik pemerintah.

RSUD Bahteramas menolak melakukan tindakan operasi karena korban tak bisa membayar uang jaminan sebesar Rp20 juta. Kartu Indonesia Sehat (KIS) miliknya dianggap tak bisa menanggung biaya karena kasusnya dikategorikan “tindak kriminal”.

Padahal, DW sempat memohon agar dioperasi. Ia berkata ingin sembuh demi anak-anaknya yang masih sekolah. Tapi harapannya kandas di hadapan sistem kesehatan yang kaku dan birokratis.

Gawat Darurat, Tapi Diperlakukan Seperti Nasabah

Mari kita luruskan: pasien gawat darurat WAJIB dilayani terlebih dahulu, tanpa syarat administrasi, tanpa uang muka. Ini bukan opini—ini hukum. Perpres No. 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan menyatakan bahwa rumah sakit dilarang menolak pasien dalam kondisi darurat, apapun alasannya!

Jadi pertanyaannya: mengapa RSUD Bahteramas berani meminta uang Rp20 juta sebelum operasi dilakukan? Padahal kita tahu bahwa pembagian jasa layanan dari dokter dan perawat (70 % dokter dan 30% perawat) seharusnya bisa dijadikan solusi alternatif karena emergency dalam kasus DW.

Apakah uang lebih penting daripada nyawa? Apakah pejabat rumah sakit tidak paham aturan, atau sengaja melanggarnya?

RSUD Bahteramas: Rumah Sakit atau Badan Usaha?

Kasus ini menunjukkan bahwa ada yang salah di dalam tubuh RSUD Bahteramas. Rumah sakit yang seharusnya menjadi tempat terakhir rakyat menggantungkan harapan, berubah menjadi tempat yang transaksional. Yang bisa bayar, selamat. Yang tak bisa, silahkan tunggu ajal.

Apa gunanya memiliki KIS, BPJS, dan program jaminan sosial lainnya kalau ketika rakyat benar-benar butuh, mereka tetap diminta uang tunai?

Profesionalisme Dokter, Perawat dan Manajemen RS Dipertanyakan!

Kami tidak tinggal diam. Kami mempertanyakan profesionalisme dokter dan manajemen RSUD Bahteramas. Apa standar etik yang kalian pegang?

Dalam kasus DW, diketahui bahwa para Wadir RSUD Bahtemas saling lempar tanggung jawab. Bagaimana bisa seorang korban kekerasan yang jelas-jelas sekarat, tidak segera dioperasi? Kalau yang seperti ini saja kalian abaikan, lalu siapa yang kalian layani?

Kepada Bapak Gubernur Sultra: Apakah Bapak Tahu?

Bapak Gubernur, kami tahu bapak orang yang peduli. Bapak pernah memberikan sepeda baru kepada anak kecil yang berangkat sekolah dengan sepeda jelek. Bapakpernah memberikan uang saku Rp1 juta kepada setiap jemaah haji dari Sultra.

Bapak Gubernur pernah membantu biaya penyebarangan Konawe Utara-Morowali (Pincara) Linomoyo Kecamatan Oheo, motor senilai Rp100 ribu dan mobil Rp500 ribu selama bencana banjir. Tapi hari ini kami yakin bapak tidak tahu kalau nyawa rakyat kecil ditolak rumah sakit hanya karena tak punya uang. Atau, jangan-jangan, pejabat RSUD Bahteramas sengaja mengelabui bapak?

Mereka lebih sibuk mengamankan posisi daripada menyelamatkan manusia. Yang menjadi pertanyaan besar: Dimana Tim Transisi Bapak selama ini? Mengapa orang-orang yang dipercaya tidak memberi laporan tentang kasus ini? Tim transisi adalah perpanjangan tangan politik dan komunikasi Bapak Gubernur.

Mereka yang paling dekat, yang seharusnya menjaga agar tak ada informasi vital yang terlewatkan. Tapi tragedi ini justru luput. Apakah ini ketidaktahuan, atau justru pembiaran karena kepentingan tertentu?

Evaluasi Total atau Akan Ada Korban Berikutnya!

Disarankan kepada Bapak Gubernur: (1) Evaluasi total jajaran RSUD Bahteramas dengan memeriksa ulang kompetensi para pengambil kebijakan, jangan berdasarkan informasi kelompok tertentu yang hanya mementingkan kelompoknya. (2) Tinjau ulang peran Tim Transisi dalam mengawal isu publik yang serius.

Jika tidak ada tindakan tegas, maka cepat atau lambat, akan ada DW-DW lain yang mati bukan karena luka, tapi karena sistem yang mati rasa.

Catatan: Artikel ini bukan untuk mencari sensasi. Ini suara hati rakyat. Suara mereka yang tak punya akses, tak punya kuasa, tapi tetap punya hak untuk hidup. (*)

Penulis adalah jurnalis media edisiindonesia.id