MALUKU, EDISIINDONESIA.id –
Mahasiswa Raih Juang (Maraju) Kabupaten Buru meminta Kejaksaan Negeri (Kejari) Buru menyelidiki kontraktor yang diduga dipelihara Kepala Bagian (Kabag) Umum Sekretariat Daerah (Sedta) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buru.

Hal ini disampaikan oleh Ketua Maraju Kabupaten Buru, Mochtar M Bima, Sabtu (24/6/2023).

Mochtar mengatakan kontraktor diduga mengendalikan administrasi Bagian Umun Sedta Pemkab Buru, hal ini telah melanggar undang-undang yang berlaku.

“Bahkan Cap untuk mengesahkan suatu berkas di Bagian Umum harus lewat si kontraktor ini. Tindakan ini sudah barang tentu menimbulkan KKN di lingkup bagian Umum kantor Bupati Buru,” ujarnya.

“Dan bisa jadi hutang piutang bagian umum yang sudah dibahas dan dianggarkan pada tahun 2022 lalu tidak terealisasi sampai saat ini, akibat dari pengendali administrasi yang dimainkan si kontraktor ini,” sambungnya.

Ia meminta Bupati Buru jangan tinggal diam, harus ambil langka dan mencopot Kabag Umum yang diduga kuat memelihara kontraktor untuk mengatur administrasi Bagian Umum demi kepentingan pribadi.

“Kontraktor ini sudah seperti pegawai negeri dan bahkan kewenangan kontraktor ini melebihi pegawai yang ada di lingkup Kantor Bupati Buru Khususnya Bagian Umum dan Ekbang,” ungkapnya.

Tak hanya itu, Ketua Maraju juga meminta Kejati Buru untuk memeriksa Kabag Umum dan kontraktor yang mengatur administrasi di Bagian Umum kantor Bupati Buru ini.

“Dugaan persengkokolan kontraktor dan Kabag Umum Kantor Bupati Buru ini sudah barang tentu berdampak buruk terhadap sistem pemerintahan yang bersih transparan dan adil dalam mensejahterakan masyarakat Buru,” jelasnya.

Ia juga tidak ingin jika hal seperti ini dibiarkan, dan Bupati Buru harus bertidak cepat untuk mencopot Kabag Umum, agar tidak terkesan bahwa ada kong-kalikong dibalik semua ini.

“Namun, ketika Bupati Buru tidak bertidak cepat berarti dugaan kami benar, ada keterlibatan Bupati didalamnya. Sehingga kontraktor seenaknya mengatur administrasi, bahkan semua paket proyek khusunya Bagian Umum kantor Bupati Buru dan terkhusus Kejari Buru jangan tinggal diam, harus bertindak secepatnya memeriksa kontraktor dan Kabag Umum,” tuturnya.

Selain itu, aktivis IMM ini juga menambahkan akan melakukan gerakan demostrasi besar besaran dalam waktu dekat ini di kantor Bupati Buru dan Kejari Buru.

“Saya juga menekan agar dua CV yakni CV. ADAWIA dan CV. KALKAUSAR GRUP, yang selama ini jadi langganan Kabag Umum harus diblacklist, dan diperiksa pihak berwajib,” tandasnya. (**)