MALUKU, EDISIINDONESIA.id – Kantor Syahbandar Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) KLS II Namlea, saat ini sedang meningkatkan sistem pengawasan di Pelabuhan Laut Namlea, Kabupaten Buru, Maluku lebih baik lagi dari sebelumnya.

Peningkatan pengawasan tersebut dilakukan pasca peristiwa jatuhnya kontener yang diduga berisi Bahan berbahaya dan beracun (B3) jenis sianida (CN), Kotiks dan kapur untuk olahan tambang emas ilegal di Gunung Botak.

“Mengantisipasi adanya pelanggaran di pelabuhan. Yang pertama Pelni sudah diarahkan untuk manifestnya agar disesuaikan dengan muatan, dan cek lebih jelas apakah barang yang dimuat sesuai dengan ekspedisi dari pelabuhan pengiriman atau tidak,” kata Jonly, Kepala Kantor UPP KLS II Namlea, Jonly Arnold Pentury, Minggu (2/4/2023).

Menurutnya, hal-hal tersebut terlebih dahulu dilaporkan ke Kementerian Perhubungan agar diketahui, apalagi sudah mendekati Idul Fitri.

Selain itu, pihak kantor pusat juga akan mengecek soal kesiapan-kesiapan dan peralatan kapal, selama kapal masih di Jakarta.

“Pengawasan tetap dilaksanakan di angkutan perairan sendiri. Dan kantor pusat juga mengecek soal kesiapan-kesiapan, contohnya kemarin slingnya putus, nanti dicek sling kapal biar tidak terjadi hal-hal demikian,” pungkasnya.

Kemudian, soal penanganan jatuhnya kontener tersebut, saat itu pihak Shabandar dan seluruh stakeholder yang ada di pelabuhan bersama pihak kepolisian, terlibat secara langsung melakukan tindakan evakuasi.

“Kita sudah melakukan langkah pencegahan, baik secara internal dan kepada PT. Pelni khususnya untuk manifestnya. Sedangkan untuk tindakan yang berkaitan dengan barang tersebut, Polres Buru sudah langsung tindak lanjut setelah dievakuasi,” ungkap Jonly.

Ia berharap, semoga kejadian ini menjadi pelajaran berharga, agar sistem pengawasan lebih ditingkatkan, agar kedepannya tidak terjadi hal demikian. “Yang jelas kita lebih baik kedepan daripada segala sesuatu yang sudah terjadi,” pungkasnya. (**)