KOLUT, EDISIINDONESIA.id – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Bahtra Banong menyebutkan Pemerintah Desa (Pemdes) Koreiha, Kecamatan Ngapa, Kabupaten Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara (Sultra) Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) 2022 mendapatkan nilai sangat baik.

Hal tersebut disampaikannya saat sosialisasi pengawasan dan pengelola anggaran desa, di Islami Center Lasusua Kolut lalu.

Anggota DPR RI dari Komisi XI ini mengatakan sosialisasi anggaran tahun 2023 yang sangat besar dan sekaligus menyampaikan data sampel yang dihimpun Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI ada 83 desa di Kolut yang bermasalah penyaluran BLT tahun anggaran 2022.

Wakil Rakyat dari Fraksi Gerindra ini menyebutkan hanya satu desa yang ditemui pelaporan dan nilainya paling baik yaitu Desa Koreiha, Kecamatan Ngapa, Kabupaten Kolaka Utara.

“Harapan kami dari DPR RI, kita pengennya dari 83 desa tidak ada masalah, jangan seperti di daerah lain banyak desa tersentuh hukum hanya karena ketidaktahuan mengelola anggaran desa, kecuali BPK RI sudah berapa kali melakukan penyuratan dan itu sifatnya patal dan Komisi XI DPR RI dan Partai Gerindra akan tindaki secepatnya,” ungkapnya.

Sementara itu, Kades Koreiha Baharuddin menyampaikan rasa syukur atas prestasi yang didapatkan ini semua atas kerja keras dan sinergitas pemerintah dan BPD Desa Koreiha.

“Terima kasih anggota DPR RI, Bahtra selaku perwakilan rakyat Fraksi Gerindra, di pusat telah menyebutkan nama desa kami di kegiatan sosialisasi pengawasan dan pengelola anggaran desa di Islami Center Lasusua,” ucapnya, Selasa (31/1/2023).

“Dan terima kasih kepada BPK RRI telah menilai laporan pertanggung jawaban kami penyaluran dana BLT anggaran tahun 2022 menyebutkan desa kami baik dalam laporan pertanggung jawaban penyaluran BLT tahun anggaran 2022,” sambungnya.

Sedangkan, Bendahara Desa Koreiha, Abdul Hamid menyampaikan teknik penyaluran bantuan BLT, pihaknya menggunakan teknik yang berbeda.

“Tekniknya kami buatkan forum desa beberapa masyarakat hadir dan masyarakat sendiri menilai dan berhak diberi BLT, langkah ini kami gunakan agar bantuan BLT harus tempat sasaran dan mengurangi kecemburuan sosial,” terangnya.

Berdasarkan LPJ desa yang diperiksa oleh BPK RI 2022 lalu, yang disampikan langsung Anggota DPR RI, Bahtra Banong dikegiatan sosialisasi anggaran desa tahun 2023.

Ia menjelaskan ini langkah dilakukan menyampaikan kepada aparat desa untuk berkumpul dan membuat forum masyarakat desa. Lalu pihaknya membacakan satu persatu masyarakat yang menerima BLT.

“Usai kami sampaikan masyarakat desa soal BLT, kami serahkan langsung masyarakat Desa Koreiha untuk memilih siapa lebih berhak menerima bantuan tersebut, aparat desa maupun Kepala Dusun lainnya menerima masukan dan kroscek nama yang diusulkan masyarakat, dan ini cara kami agar tidak terjadi pertikaian atau kecemburuan sosial,” ucapnya.

Ia berharap dari Desa Koreiha insya Allah tahun ini 2023 akan tetap upayakan penyaluran BLT selalu tepat sasaran.

“Saya sangat berharap aparat tetap kompak dan kedepankan musyawarah desa agar kebutuhan masyarakat desa tetap kita akomodir,” tutupnya. (**)