MUNA, EDISIINDONESIA.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Muna melalui Komisi III kembali menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pengelola Dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) tahun 2022, Rabu (25/1/2023).

Setelah pekan lalu RDP bersama Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora), Dinas Nakertrans dan Dinas Perumahan dan Pemukiman Muna, kali ini giliran Dinas PUPR Muna dan RSUD dr. LM. Baharuddin.

Dalam RDP itu, RSUD Muna yang dipimpin oleh dr. Marlin mengungkapkan progress pembangunan fisik dari dana PEN telah 100 persen per Desember 2022 lalu.

Hanya saja, khusus pada pembangunan gedung terintegrasi dan penyakit infeksi dengan besaran anggaran Rp 5,9 Miliar belum dilakukan penambahan daya listrik.

“Pembangunan gedungnya sudah 100 persen tinggal penambahan daya listrik yang belum dilakukan. Kami tinggal menunggu dari pihak PLN, apa yang menjadi beban administrasi sudah selesai semua,” ungkapnya.

Selain itu, untuk pembangunan jembatan penghubung evakuasi pasien dengan besaran anggaran Rp 990 juta, telah selesai sesuai waktu perjanjian yang tertuang dalam kontrak.

Sementara itu, untuk Dinas PUPR dari 36 paket pekerjaan peningkatan jalan, masih tersisa 7 paket kegiatan yang belum 100 persen progress pengerjaannya.

Ketujuh paket tersebut antara lain, peningkatan jalan Lalolea-Lakologou progress fisiknya 90,13 persen, Wasolangka-Lamanu 90,02 persen, Bone Kancitala-Bone Tondo 90,23 persen, Lambiku-Berumembe 76,54 persen, Dana-Liabalano 90,25 persen, Lasunapa-Mongkeluno 91,49 persen dan jalan ibu kota Kecamatan Napabalano 98,52 persen.

“Rata-rata yang menjadi kendala sehingga menghambat progress karena keterbatasan stok produksi aspal. Kami beri kesempatan pihak terkait dapat menyelesaikan pekerjaan hingga akhir Februari 2023, jika tidak maka kontrak akan kami putus,” terang Plt Kadis PUPR Muna Aswan Kuasa, didampingi Kabid Bina Marga Ady Mulya.

Menanggapi pemaparan kedua instansi tersebut, anggota Komisi III La Usa Mele menekankan kepada pihak RSUD Muna agar secepatnya memanfaatkan gedung yang telah dibangun itu. Sehingga tidak terkesan pembangunan hanya formalitas namun tidak memberikan manfaat bagi masyarakat.

Kemudian bagi dinas PUPR Muna politisi Golkar itu tidak percaya jika alasan keterlambatan pekerjaan disebabkan oleh persoalan stok aspal.

“Kok yang lain bisa. Kenapa itu tidak bisa. Tidak masuk diakalku. Jangan-jangan pekerjaan itu, diberikan kepada kontraktor yang tidak punya modal. Sehingga pekerjaan terhambat.” cetusnya.

Ditempat yang sama Sekretaris Komisi III Murida menaruh harapan ke pihak RSUD agar sesegera mungkin persoalan listrik itu diselesaikan.

“Kalau bisa jangan biarkan berlarut-larut. Segera fungsikan. Jika perlu kami siap membantu mengawal langsung menemui pihak PLN.” ujarnya.

Ketua Komisi III Awal Jaya Bolombo mengatakan pada prinsipnya DPRD Muna tidak inginkan pembangunan berakhir sia-sia tanpa manfaat.

Pasalnya, anggaran yang dibebankan melalui dana PEN benar-benar menguras DAU. Sebab, mulai tahun ini cicilan pembayaran mulai dilakukan sebesar Rp 44 Miliar per tahun selama delapan tahun.

“Ini berat. Jadi, kami tegaskan seluruh pembangunan baik itu dana PEN, DAU maupun DAK dapat memberikan impact positif bagi masyarakat, buat kesejahteraan masyarakat.” katanya. (**)