KENDARI, EDISIINDONESIA.id – Penunjukan Penjabat (Pj) Wali Kota Kendari untuk menggantikan Sulkarnain Kadir yang masa jabatannya akan berakhir, pada 9 Oktober 2022 mendatang masih menjadi tanya.

Namun, beberapa nama mulai mencuat. Bahkan DPRD Kota Kendari secara resmi telah mengumumkan tiga nama yang
diusulkan ke Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia untuk menjadi calon Pj Wali Kota Kendari.

Tiga nama tersebut adalah, Kepala Biro Umum Kementerian Dalam Negeri, Asmawa Tosepu, Mantan Sekda Kota Kendari, Nahwa Umar, dan Direktur Pengelolaan Logistik Peralatan BNPB RI, Nadhirah Seha Nur.

Selain usulan nama dari DPRD Kota Kendari, beredar kabar bahwa Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) juga akan mengusulkan tiga nama.

Tiga nama yang beredar dari pihak Pemprov Sultra adalah, Kepala Biro Kesra Setda Yusmin, Kepala Dinas Kominfo Sultra, Ridwan Badallah, dan Kepala Biro Umum Kemendagri, Asmawa Tosepu.

Menanggapi hal tersebut, Pengamat Politik Sultra, Dr. M. Najib Husain mengatakan, ia melihat bahwa saat ini semua sudah berjalan sesuai dengan mekanisme, bahwa pengusulan Pj akan menggunakan tiga jalur.

“Yang pertama adalah jalur usulan dari Pemerintah Provinsi Sultra, kedua jalur usulan dari DPRD Kota dan yang ketiga adalah langsung jalur dari Kementerian,” katanya, Rabu (14/9/2022)

Menurutnya, nama-nama yang diusulkan menjadi Pj Wali Kota Kendari, pada dasarnya mempunyai pengalaman birokrasi yang cukup baik dan itu menjadi salah satu persyaratan utama menjadi Pj.

“Bahwa mereka memang mengenal dan tidak buta dengan dunia birokrasi, menurut yang saya lihat, itu tergambarkan dari nama-nama Pj yang diusulka,” ujarnya.

Walaupun nama-nama yang diusulkan mempunyai pengalaman birokrasi, tetapi masih punya kekhawatiran tersendiri bagi pengamat politik tersebut.

“Pada dasarnya kekhawatiran saya bahwa mereka yang diusulkan, adalah mereka yang memiliki kedekatan emosional dengan partai politik,” tambahnya.

Lanjut, Dosen Ilmu Politik di UHO Kendari ini mengatakan bahwa, tidak menutup kemungkinan bahwa nama-nama yang diusulkan sebagai Pj Wali Kota Kendari memiliki kepentingan politik ditahun 2024 mendatang.

“Menurut saya, semua orang pasti akan mengarahkan kesana karena 2024 itu tahun politik dan kita berharap bahwa, Pj yang dipilih itu mereka yang tidak terlalu kuat ikatan emosionalnya dengan para calon nantinya,” ungkapnya.

Sehingga pengusulan nama itu kata dia, bukan hanya satu nama tetapi ada tiga nama, supaya ada ruang yang diberikan pada kementerian nanti dalam menetapkan dan memilih nama-nama tersebut.

“Semoga, siapapun nanti yang ditetapkan sebagai Pj Wali Kota Kendari, tidak kemudian melihat bahwa ruang Pj itu bisa dimanfaatkan untuk mendukung salah satu calon nantinya,” tutupnya. (**)