KENDARI, EDISIINDONESIA.id – Pemerintah Kota Kendari mulai memperkuat sistem pengawasan internal pemerintahan melalui pemanfaatan teknologi digital.

Salah satu langkah yang dilakukan yakni mengoptimalkan penggunaan Aplikasi Monitoring Oversight Korupsi dan Reformasi Administrasi (MOKORA) sebagai platform terintegrasi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas administrasi pemerintahan.

Upaya tersebut diwujudkan melalui bimbingan teknis (bimtek) dan sosialisasi penggunaan aplikasi MOKORA yang digelar Inspektorat Daerah Kota Kendari di salah satu hotel di Kendari, Senin (9/11/2026).

Kegiatan yang dibuka Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Kendari, Amir Hasan, mewakili Wali Kota Kendari itu diikuti sekitar 210 peserta yang merupakan penanggung jawab atau Person in Charge (PIC) MOKORA dari berbagai perangkat daerah, kecamatan, kelurahan, puskesmas hingga satuan pendidikan.

Amir Hasan mengatakan, pengembangan MOKORA menjadi salah satu inovasi untuk mengintegrasikan berbagai layanan dan instrumen pengawasan pemerintahan dalam satu platform digital.

Menurutnya, pemanfaatan aplikasi tersebut diharapkan dapat mempermudah akses layanan pengawasan, meningkatkan efektivitas monitoring, serta memperkuat upaya pencegahan korupsi di lingkungan Pemerintah Kota Kendari.

MOKORA memiliki sejumlah fitur, antara lain layanan Surat Keterangan Bebas Temuan (SKBT), monitoring Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), pengelolaan Tuntutan Ganti Rugi (TGR), Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), konsultasi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) secara daring, hingga Whistleblowing System (WBS).

Dalam pelaksanaan bimtek kali ini, perhatian khusus diberikan pada penggunaan fitur SKBT. Para PIC dari masing-masing perangkat daerah mendapatkan pemahaman mengenai mekanisme pengajuan, proses verifikasi hingga penerbitan surat secara digital.

Amir menegaskan, keberhasilan penerapan aplikasi tersebut tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi, tetapi juga bergantung pada komitmen aparatur dalam menjaga ketertiban administrasi dan integritas penyelenggaraan pemerintahan.

Ia meminta seluruh PIC memastikan kelengkapan serta keabsahan data yang disampaikan, sekaligus membangun koordinasi dengan Inspektorat Daerah apabila menghadapi kendala dalam penggunaan aplikasi.

Selain itu, Inspektorat Daerah diharapkan terus melakukan pendampingan, monitoring, dan evaluasi agar MOKORA dapat diterapkan secara berkelanjutan.

Amir juga mengingatkan seluruh aparatur sipil negara (ASN) mengenai pentingnya tanggung jawab dalam menjalankan jabatan dan menghindari perbuatan tercela, terutama yang berkaitan dengan persoalan administrasi.

“Jabatan yang kita emban hari ini sifatnya sementara dan suatu saat akan dipertanggungjawabkan. Karena itu, saya selalu mengingatkan diri sendiri dan kita semua agar menghindari perbuatan-perbuatan tercela, terutama yang berkaitan dengan masalah administrasi,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua Panitia Pelaksana menjelaskan bahwa kegiatan tersebut dilaksanakan berdasarkan Surat Edaran Wali Kota Kendari Nomor 100.3.4/1490 Tahun 2026 tentang Pelaksanaan Inovasi Daerah pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Kendari.

Kegiatan menghadirkan narasumber dari Inspektorat Daerah Kota Kendari yang memberikan penjelasan teknis penggunaan aplikasi, khususnya fitur SKBT.

Melalui penerapan MOKORA, Pemerintah Kota Kendari berharap layanan pengawasan semakin mudah diakses, kepatuhan administrasi meningkat, serta sistem pengendalian internal pemerintahan dapat berjalan lebih efektif dan transparan. (**)