KENDARI, EDISIINDONESIA.id – Pemerintah Kota Kendari mulai memperkuat sistem pengawasan dan pencegahan korupsi melalui penerapan Aplikasi Monitoring Oversight Korupsi dan Reformasi Administrasi (MOKORA) di lingkungan pemerintah daerah.

Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Kendari, Amir Hasan, saat ditemui usai pembukaan kegiatan bimbingan teknis (bimtek) dan sosialisasi penggunaan aplikasi MOKORA bagi seluruh perangkat daerah lingkup Pemerintah Kota Kendari di Hotel Zahra, Senin (9/11/2026).

Amir Hasan mengatakan, penerapan aplikasi tersebut diharapkan dapat mempermudah perangkat daerah dalam menyampaikan data dan laporan terkait kegiatan pemerintahan tanpa harus datang langsung ke Inspektorat.

Menurutnya, melalui sistem digital tersebut, masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) dapat melakukan proses pelaporan dan pengiriman data dari kantor masing-masing.

Ia menjelaskan, aplikasi MOKORA juga menjadi salah satu upaya untuk memperkuat pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan, termasuk dalam mencegah terjadinya praktik korupsi dan mendukung reformasi birokrasi.

Selain penguatan sistem pengawasan, Amir menekankan pentingnya integritas seluruh aparatur sipil negara (ASN) dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

Ia mengingatkan bahwa jabatan merupakan amanah yang bersifat sementara. Karena itu, setiap ASN harus berhati-hati dalam menjalankan tugas, terutama ketika memberikan pelayanan kepada masyarakat dan mengelola keuangan daerah.

Amir juga mengingatkan adanya konsekuensi hukum bagi ASN yang terbukti melakukan pelanggaran dalam penyelenggaraan pemerintahan. Bahkan, pelanggaran yang berujung pada putusan pidana dapat berdampak terhadap status kepegawaian.

Lebih lanjut, ia menyebutkan bahwa Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) terus memberikan arahan kepada seluruh ASN agar senantiasa menjaga integritas dan berhati-hati dalam mengelola pemerintahan, khususnya di bidang keuangan.

Melalui penerapan aplikasi MOKORA dan penguatan pengawasan internal, Pemerintah Kota Kendari berharap tata kelola pemerintahan semakin transparan, akuntabel, serta terbebas dari praktik korupsi. (**)