EDISIINDONESIA.id- Perbedaan sangat mencolok dalam hasil survei Parameter Politik Indonesia (PPI) dan Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) terkait elektabilitas Presiden Prabowo Subianto menjadi sorotan utama. Direktur Eksekutif Institute for Policy Studies (IPS), Tri Andika, menegaskan kesenjangan ini perlu dipahami dari akar perbedaannya: metodologi.

PPI merilis angka kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Prabowo sebesar 65,4 persen, dengan elektabilitas Presiden di 31,6 persen. Sebaliknya, SMRC menempatkan Prabowo hanya di 9,8 persen, tertinggal jauh dari Dedi Mulyadi yang memuncak di 35,5 persen.

Tri Andika menilai angka PPI tetap masuk akal. Memasuki tahun kedua pemerintahan, sejumlah program yang menyentuh langsung masyarakat menjadi pendorong penilaian positif,

“Di tengah gempuran opini publik, kepuasan terhadap kinerja Presiden Prabowo terbilang cukup tinggi dan wajar. Masyarakat di daerah merasakan langsung bantuan seperti subsidi BBM Pertalite, Makan Bergizi Gratis, Koperasi Desa Merah Putih, hingga Sekolah Rakyat.”

Faktor lainnya adalah teknik pengambilan data. PPI menggunakan wawancara tatap muka yang dinilai lebih mampu menangkap jawaban secara utuh. Sementara itu, SMRC melakukan wawancara lewat telepon untuk 1.013 dari 1.213 responden.

“Survei berbasis telepon memiliki karakteristik tersendiri — tingkat respons, profil responden, kedalaman jawaban. Tidak sebanding sepenuhnya dengan wawancara langsung,” jelas Tri.

Ia juga mempertanyakan penurunan drastis elektabilitas dalam data SMRC disebut merosot dari 33,3 persen ke 14,5 persen dalam empat bulan. Menurutnya, pergeseran sebesar itu tidak lazim bagi presiden petahana tanpa peristiwa luar biasa yang menjelaskannya,

“Perubahan sebesar itu butuh penjelasan yang kuat. Tidak cukup hanya dikaitkan secara sederhana dengan fluktuasi kepuasan biasa,” ujarmya.(**)