EDISIINDONESIA.id – Pemerintah menyiapkan penyaluran bantuan subsidi upah (BSU) pada kuartal IV 2026 dengan total bantuan Rp 900.000 untuk setiap pekerja yang memenuhi kriteria.

Bantuan ini diberikan dengan besaran Rp 300.000 per bulan selama tiga bulan, yakni untuk periode Oktober hingga Desember 2026, dan direncanakan cair sekaligus.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan rencana tersebut setelah mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu (30/9/2026).

Pemerintah menargetkan program ini menjangkau sekitar 13,3 juta pekerja dengan kebutuhan anggaran hampir Rp 12 triliun.

BSU menjadi salah satu program pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat pada akhir 2026.

Meski rencana penyalurannya telah diumumkan, pekerja masih perlu menunggu informasi resmi mengenai tanggal pencairan, persyaratan penerima, dan mekanisme penyaluran yang berlaku untuk periode ini.

Informasi tersebut juga penting bagi masyarakat yang sedang memantau BSU 2026 maupun program bansos 2026 lainnya. Keduanya perlu diperiksa melalui kanal resmi sesuai jenis bantuan yang ingin diketahui.

Jadwal Pencairan BSU Rp 900.000 Kuartal IV 2026

Penyaluran BSU 2026 direncanakan berlangsung pada kuartal IV, yaitu Oktober hingga Desember. Rencana ini dibahas dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu (30/9/2026).

Seusai rapat, Airlangga menjelaskan bantuan akan diberikan satu kali untuk alokasi tiga bulan. Dengan besaran Rp 300.000 per bulan, total bantuan yang direncanakan diterima setiap pekerja mencapai Rp 900.000.

“Dan yang ketiga adalah pemerintah akan memberikan lagi bantuan subsidi upah, di mana bantuan subsidi upah ini diberikan satu kali untuk 3 bulan dan perbulannya sebesar Rp 300.000 dan ini diberikan kepada 13,3 juta pekerja. Dan ini kebutuhan anggarannya diperkirakan sebesar hampir Rp 12 triliun,” ujar Airlangga.

Berdasarkan keterangan tersebut, pemerintah menyiapkan anggaran hampir Rp 12 triliun untuk menjangkau sekitar 13,3 juta pekerja. Namun, pengumuman itu belum memuat tanggal pasti pencairan maupun jadwal penyaluran secara terperinci.

Dengan demikian, periode program yang direncanakan sudah diketahui, tetapi pekerja belum dapat memastikan tanggal dana masuk ke rekening atau kapan bantuan bisa diambil.

Informasi lanjutan mengenai jadwal dan tata cara penyaluran masih perlu menunggu pengumuman resmi pemerintah.

Cara Cek Status BSU 2026 melalui Situs Kemenaker

Pekerja dapat memantau informasi BSU melalui situs resmi Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), yaitu bsu.kemnaker.go.id.

Portal tersebut menyediakan layanan pengecekan status penerima menggunakan nomor induk kependudukan (NIK).

Namun, berdasarkan informasi yang tersedia saat pengecekan pada Selasa (13/10/2026), laman tersebut masih menampilkan keterangan mengenai mekanisme BSU 2025 dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah bagi Pekerja/Buruh.

Informasi khusus mengenai penerima BSU kuartal IV 2026 belum tercantum pada layanan tersebut. Oleh karena itu, pekerja perlu membedakan informasi penyaluran sebelumnya dari ketentuan program terbaru.

Keberadaan menu pemeriksaan NIK tidak dengan sendirinya membuktikan data penerima BSU 2026 sudah tersedia atau telah ditetapkan.

Pada penyaluran sebelumnya, pengecekan status penerima dilakukan secara daring melalui tahapan berikut.

– Buka situs resmi BSU Kemenaker. Akses bsu.kemnaker.go.id melalui peramban di ponsel atau komputer.
– Pilih menu pemeriksaan NIK. Jika layanan pengecekan tersedia, buka bagian pemeriksaan status penerima.
– Masukkan NIK. Ketik 16 digit NIK yang tercantum pada kartu tanda penduduk (KTP). Pastikan seluruh angka sudah benar.
– Isi kode keamanan. Masukkan kode captcha sesuai karakter yang ditampilkan pada layar.
– Periksa status penerima. Klik tombol pemeriksaan status, lalu baca informasi yang ditampilkan oleh sistem.

Tahapan tersebut merujuk pada mekanisme pengecekan yang digunakan sebelumnya.

Untuk BSU kuartal IV 2026, pekerja tetap perlu mengikuti petunjuk resmi Kemenaker apabila terdapat perubahan pada layanan, persyaratan, atau tata cara pemeriksaan.

Pekerja juga dapat memantau pengumuman melalui kanal resmi Kemenaker dan instansi pemerintah terkait.

Kriteria Penerima BSU 2026 Belum Diumumkan
Salah satu informasi yang masih ditunggu pekerja adalah persyaratan untuk menerima BSU kuartal IV 2026.

Dalam pengumuman rencana program pada akhir September 2026, Airlangga menyampaikan target sekitar 13,3 juta pekerja, besaran bantuan, serta perkiraan anggaran. Namun, keterangan tersebut belum merinci kriteria penerima.

Oleh karena itu, persyaratan yang digunakan dalam penyaluran BSU pada tahun sebelumnya tidak dapat langsung dianggap berlaku untuk program 2026.

Ketentuan mengenai status kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, batas upah, prioritas penerima, maupun pengecualian kelompok pekerja perlu mengacu pada aturan dan pengumuman resmi terbaru.

Pekerja sebaiknya tidak menyimpulkan dirinya memenuhi syarat hanya karena pernah menerima BSU pada periode terdahulu atau memiliki status kepesertaan tertentu.

Penetapan penerima tetap menunggu ketentuan resmi untuk program yang sedang disiapkan.

Langkah yang Perlu Dilakukan jika Laman BSU Sulit Diakses

Laman pengecekan BSU dapat mengalami kendala karena berbagai kemungkinan, seperti tingginya jumlah pengunjung, pemeliharaan sistem, gangguan jaringan, atau belum tersedianya layanan pemeriksaan untuk periode tertentu. Kendala akses tidak selalu berarti seseorang tidak terdaftar sebagai penerima.

Jika situs tidak dapat dibuka, pekerja dapat mencoba mengaksesnya kembali beberapa waktu kemudian. Pastikan koneksi internet stabil dan alamat situs yang digunakan benar, yaitu bsu.kemnaker.go.id.

Menggunakan peramban berbeda atau mencoba perangkat lain juga dapat menjadi alternatif apabila halaman tidak terbuka pada perangkat yang sedang digunakan.

Jika menu pengecekan belum tersedia, pekerja sebaiknya menunggu pembaruan resmi daripada mengandalkan tautan dari sumber yang tidak jelas.

Penting pula untuk berhati-hati terhadap situs atau pesan yang mengatasnamakan program BSU. Hindari layanan tidak dikenal yang meminta biaya administrasi, kode one time password (OTP), kata sandi, atau data pribadi yang tidak jelas tujuan penggunaannya.

Jangan memasukkan data kependudukan sebelum memastikan situs yang dibuka benar-benar merupakan kanal resmi pemerintah.

Jika menerima informasi mengenai pencairan atau pendaftaran BSU melalui pesan berantai, periksa kembali kebenarannya melalui situs Kemenaker atau kanal pemerintah yang terverifikasi. (edisi/bs)