KENDARI, EDISIINDONESIA.id – Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) mencatat inflasi tahunan (year-on-year/y-on-y) sebesar 3,43 persen pada Juli 2026 dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 114,38. Meski masih berada pada level yang cukup tinggi, angka ini menunjukkan perlambatan dibandingkan puncak inflasi yang terjadi pada Juni 2026.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi tertinggi terjadi di Kabupaten Kolaka sebesar 4,57 persen dengan IHK 115,56, sedangkan inflasi terendah tercatat di Kabupaten Konawe sebesar 1,49 persen dengan IHK 114,40.

Secara bulanan (month-to-month/m-to-m), Sultra mengalami deflasi sebesar 0,19 persen, sementara inflasi sejak awal tahun (year-to-date/y-to-d) mencapai 4,35 persen.

Kenaikan inflasi tahunan dipicu oleh meningkatnya harga pada seluruh kelompok pengeluaran. Kelompok makanan, minuman, dan tembakau mengalami kenaikan 2,14 persen, pakaian dan alas kaki 0,16 persen, perumahan, air, dan listrik.

Selain itu, inflasi juga dipicu bahan bakar rumah tangga 2,86 persen, perlengkapan rumah tangga 3,14 persen, kesehatan 0,46 persen, transportasi 6,98 persen, informasi, komunikasi dan jasa keuangan 1,53 persen, rekreasi, olahraga dan budaya 1,76 persen, pendidikan 3,24 persen, penyediaan makanan dan minuman/restoran 3,08 persen, serta perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 8,42 persen.

Pengamat Ekonomi Sultra, Syamsir Nur, menilai tingginya inflasi di Sultra saat ini lebih banyak dipengaruhi oleh faktor dorongan biaya (cost-push inflation) dibandingkan peningkatan permintaan masyarakat.

“Nah ini yang perlu kita dalami, apakah terjadi karna kenaikan permintaan masyarakat yang makin membaik atau karna biaya,” kata Syamsir saat ditemui di salah satu coffeeshop Kota Kendari, Selasa (4/8/2026).

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Halu Oleo (UHO) ini menyebutkan selama tiga tahun terakhir tren inflasi di Sultra cenderung meningkat dan mencapai puncaknya pada Juni 2026, sebelum sedikit melambat pada Juli.

Ketua Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Sultra ini menjelaskan bahwa dua kelompok pengeluaran yang paling berpengaruh terhadap inflasi adalah makanan serta transportasi. Sementara kenaikan pada sektor pendidikan lebih bersifat musiman, misalnya saat tahun ajaran baru.

Komoditas pangan seperti beras, cabai, tomat, hingga hasil perikanan menjadi penyumbang utama gejolak harga. Di sisi lain, tingginya inflasi pada kelompok transportasi erat kaitannya dengan kebijakan nasional mengenai harga bahan bakar minyak (BBM) dan energi.

Syamsir menambahkan, gejolak harga tidak hanya dipengaruhi oleh produksi, tetapi juga rantai distribusi. Menurutnya terdapat empat faktor utama penyebab kenaikan harga, yakni gangguan pasokan, peningkatan permintaan, distribusi yang tidak efisien, serta perilaku pasar seperti penimbunan atau panic buying.

Ia mencontohkan komoditas ikan yang sering dijual murah oleh nelayan, namun mengalami kenaikan harga signifikan ketika sampai di tangan pengepul hingga pedagang, sehingga margin keuntungan lebih banyak dinikmati oleh perantara dibandingkan produsen.

Kondisi tersebut, lanjutnya, berdampak terhadap kesejahteraan pelaku usaha di sektor primer. Dalam 12 bulan terakhir nilai tukar petani mengalami penurunan sehingga pendapatan riil petani ikut tergerus.

Sementara itu, tingkat kemiskinan di wilayah pedesaan yang mencapai sekitar 12 persen jauh lebih tinggi dibandingkan perkotaan yang berada di kisaran 6 persen, sehingga beban inflasi lebih berat dirasakan masyarakat desa.

Untuk mengendalikan inflasi, Syamsir mendorong pemerintah menerapkan kebijakan yang lebih spesifik dan tidak bersifat seragam.

Ia merekomendasikan pendekatan berbasis komoditas dengan menelusuri rantai pasok dari tingkat produsen hingga konsumen untuk mengetahui titik permasalahan, baik pada aspek produksi, distribusi, fasilitas penyimpanan maupun dugaan penimbunan.

Selain itu, pemerintah juga perlu menerapkan pendekatan berbasis wilayah mengingat disparitas harga antar kabupaten cukup tinggi, serta pendekatan berbasis pelaku ekonomi dengan memberikan dukungan sesuai kebutuhan masing-masing, seperti subsidi BBM bagi nelayan, penyediaan fasilitas penyimpanan dingin, hingga perbaikan sistem logistik.

“Operasi pasar dan inspeksi mendadak memang penting sebagai langkah jangka pendek, tetapi itu tidak cukup jika persoalan utamanya berada di hulu atau pada rantai distribusi. Pengendalian inflasi harus dilakukan secara heterogen, berbasis komoditas, wilayah, dan pelaku ekonomi agar lebih efektif,” pungkasnya.(**)