KENDARI, EDISIINDONESIA.id – Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Hugua, bersama Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Sultra, Sri Resqina R. Laydi, melakukan kunjungan kerja ke dua fasilitas strategis, yaitu Balai Benih Udang Mata dan Balai Jasa Dok Perbengkelan, pada Kamis (26/3/2026).

Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya Pemprov Sultra dalam menginventarisasi dan mengoptimalkan pemanfaatan aset di sektor kelautan dan perikanan, guna mendorong pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sri Resqina menjelaskan bahwa Balai Benih Udang Mata memiliki potensi besar sebagai pusat produksi benih udang (benur) berkualitas di provinsi ini. Dalam satu siklus produksi, balai mampu menghasilkan hingga 1 juta ekor benur, dengan potensi tahunan mencapai 4 juta ekor.

“Benur yang dihasilkan telah digunakan oleh kawasan tambak di Kabupaten Konawe Selatan dan Bombana. Dengan estimasi produksi udang sekitar 400 ton dan harga asumsi Rp60.000 per kilogram, omzet yang diperoleh pelaku usaha dapat mencapai Rp24 miliar,” jelasnya.

Selain mendukung sektor usaha, balai juga berkontribusi pada Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pada tahun 2026, target kontribusi PAD dari balai tersebut adalah Rp125 juta.

Kunjungan kerja ini juga fokus pada peran Balai Jasa Dok Perbengkelan dalam mendukung operasional armada perikanan tangkap. Fasilitas ini menyediakan layanan docking, perawatan, dan perbaikan kapal dengan biaya terjangkau bagi nelayan.

Menurut Sri Resqina, pada tahun 2025 balai jasa dok tersebut berhasil menghasilkan PAD sebesar Rp128 juta. Untuk tahun ini, targetnya ditingkatkan menjadi Rp250 juta.

“Kami berharap kapasitas fasilitas dapat ditingkatkan dari dua rel menjadi lima rel, serta sarana dan prasarana diperbaiki. Dengan demikian, potensi kontribusi PAD diperkirakan bisa meningkat hingga Rp500 juta per tahun,” ujarnya dengan optimis.

Dalam kesempatan tersebut, Hugua menegaskan komitmen Pemprov Sultra untuk mempercepat optimalisasi pemanfaatan aset strategis di sektor kelautan dan perikanan. Ia menekankan bahwa kebijakan penganggaran daerah harus diarahkan pada sektor yang memiliki potensi nyata untuk meningkatkan PAD.

Mantan Bupati Wakatobi dua periode tersebut juga menyampaikan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam mendorong optimalisasi aset sebagai langkah strategis meningkatkan kinerja ekonomi daerah.

“Setelah kunjungan ini, saya akan segera berkoordinasi dengan Gubernur dan DPRD untuk memastikan kebijakan ini dapat berjalan secara terarah dan berkelanjutan,” pungkasnya.(**)