KENDARI, EDISIINDONESIA.id-Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) bergerak cepat untuk meringankan beban masyarakat dengan memastikan bantuan pangan akan disalurkan sebelum Lebaran tiba. Langkah ini diambil sebagai bentuk kepedulian pemerintah terhadap kebutuhan pokok masyarakat menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN).

Setiap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) akan menerima bantuan berupa 10 kilogram beras dan 2 liter minyak goreng. Bantuan sosial ini diharapkan dapat menjaga daya beli masyarakat serta memastikan kebutuhan pangan tetap terpenuhi di tengah persiapan menyambut Lebaran.

Kepastian ini terungkap dalam Rapat Koordinasi Satuan Tugas (Satgas) Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2026 yang berlangsung di Aula Dinas Ketahanan Pangan Sultra, Jumat (27/2/2026). Sekretaris Daerah Sultra, Asrun Lio, secara resmi membuka kegiatan tersebut, yang juga dihadiri oleh Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Bapanas, Andriko Noto Susanto.

Rakor kali ini mengangkat tema penting, yaitu “Sinergi Satuan Tugas Sapu Bersih (Satgas Saber) terhadap Pelanggaran Harga, Keamanan dan Mutu Pangan Menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN)”. Acara ini dihadiri oleh berbagai pihak terkait, termasuk unsur Forkopimda, kepala OPD lingkup Pemprov Sultra, Kepala Dinas Ketahanan Pangan kabupaten/kota se-Sultra, serta Tim Satgas Saber dan Satgas Ketahanan Pangan.

Sekretaris Daerah Provinsi Sultra, Asrun Lio, menekankan komitmen pemerintah untuk memastikan masyarakat dapat mengakses pangan yang cukup, aman, dan terjangkau menjelang Lebaran. Beliau juga menegaskan bahwa Satgas tidak hanya akan memberikan imbauan, tetapi juga akan menindak tegas segala bentuk pelanggaran yang ditemukan di lapangan, terutama terkait tiga aspek utama:

Aspek Harga: Pengawasan ketat terhadap penerapan Harga Eceran Tertinggi (HET) di semua tingkatan, dari produsen hingga konsumen. Tindakan tegas akan diambil terhadap praktik manipulasi, seperti penjualan beras medium yang dilabeli premium dengan harga tinggi.

Aspek Keamanan Pangan: Jaminan bahwa seluruh bahan pangan yang beredar aman secara fisik, kimia, dan biologi, serta berada di bawah ambang batas yang ditetapkan. Pengawas keamanan pangan akan diterjunkan langsung ke lapangan untuk melakukan pemeriksaan intensif.

Aspek Mutu Pangan: Pengawasan terhadap standar dan klasifikasi komoditas, termasuk pemisahan beras premium dan medium sesuai kualitas dan harga yang ditetapkan. Tujuannya adalah agar masyarakat mendapatkan pangan yang layak konsumsi dengan harga yang wajar.

“Pemerintah Provinsi Sultra berkomitmen untuk terus memperkuat sinergi dengan seluruh pihak terkait demi menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan, serta memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat,” ujar Sekda Sultra.

Sementara itu, Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Bapanas, Andriko Noto Susanto, menyampaikan arahan Presiden terkait pentingnya menjaga stabilitas harga menjelang hari besar keagamaan. Tujuannya adalah agar tidak terjadi kenaikan harga yang memberatkan masyarakat.

“Satgas tidak lagi hanya memberikan imbauan, tetapi akan menindak tegas pelanggaran, termasuk penyimpangan penerapan Harga Eceran Tertinggi (HET), manipulasi mutu beras, serta peredaran pangan yang tidak memenuhi standar keamanan,” tegas Andriko.
Untuk memastikan pasokan tetap aman, Bulog akan bertanggung jawab penuh dalam menjaga ketersediaan beras dan minyak goreng. Koordinasi akan segera dilakukan jika terjadi gejolak harga.

Selain itu, pemerintah juga akan merealisasikan program Jagung SPHP pada awal Maret, setelah calon penerima manfaat teridentifikasi. Melalui program ini, peternak dapat memperoleh jagung dengan harga Rp5.500 per kilogram, sehingga dapat menekan biaya produksi dan menjaga stabilitas harga produk peternakan.(**)