Oleh: Arnita Rahayu

Dugaan korupsi anggaran publikasi DPRD Buton Utara tahun 2023 senilai Rp4,7 miliar resmi dihentikan Kejaksaan.

Setelah pemeriksaan intensif, kesimpulannya menenangkan: tidak ditemukan kerugian negara. Tidak ada perbuatan melawan hukum.

Artinya? Uang aman. Negara selamat. Moral cerita selesai.

Rp4,7 miliar itu bukan angka kecil. Ia cukup untuk membangun fasilitas publik, memperbaiki layanan dasar, atau menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Tapi kali ini, ia digunakan untuk publikasi: jurnal, surat kabar, majalah, bahan bacaan, produk hukum, dan dokumen perundang-undangan.

° Secara administrasi, semua tercatat.
° Secara prosedur, semua sesuai.
° Secara hukum, semua bersih.

Mungkin memang hanya publik yang kurang paham. Sebab dalam logika birokrasi, selama ada MoU, selama ada tanda tangan, selama alurnya mengikuti aturan, maka pertanyaan tentang manfaat adalah gangguan emosional. Rasa penasaran masyarakat bukan bagian dari unsur tindak pidana.

Tidak ada kerugian negara. Kalimat itu sakti. Ia mampu menenangkan kegelisahan angka miliaran. Ia mampu meredam tanya tentang efektivitas. Ia mampu mengubah kecurigaan menjadi sekadar opini.

Padahal publik bertanya sederhana: Jika Rp4,7 miliar digunakan untuk publikasi, apa yang benar-benar berubah? Apakah literasi meningkat drastis? Apakah informasi publik menjadi lebih terbuka? Ataukah yang bertambah hanya arsip dan kuitansi?

Namun mungkin pertanyaan seperti itu tidak relevan. Yang relevan adalah bahwa semua sudah diperiksa. Semua saksi sudah dipanggil. Semua unsur sudah dinilai. Dan hasilnya: nihil.

Kasus dihentikan. Titik. Negara memang tidak rugi. Tetapi kepercayaan publik jarang dihitung sebagai aset.

Ia tidak masuk neraca keuangan. Ia tidak tercatat dalam laporan audit. Ia tidak masuk kategori kerugian negara.

Namun setiap kali angka miliaran rupiah berakhir tanpa konsekuensi yang jelas, publik belajar satu hal: di negeri ini, sesuatu bisa sangat besar nilainya tanpa harus terlihat dampaknya.

Rp4,7 miliar tidak hilang. Ia hanya terlalu rapi untuk disalahkan. (**)