EDISIINDONESIA.id- Setelah Partai Golkar membuka peluang, kini giliran Partai Gerindra mendukung usulan pemilihan kepala daerah (gubernur, bupati, wali kota) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), menggantikan sistem langsung rakyat.

Sekjen DPP Gerindra Sugiono menyatakan, skema ini dinilai lebih efisien dari sisi anggaran dibandingkan pilkada langsung – mulai dari proses penjaringan kandidat, mekanisme pelaksanaan, hingga pengurangan ongkos politik.

“Gerindra mendukung upaya pelaksanaan pemilukada oleh DPRD di semua tingkat daerah,” ujarnya dalam keterangan resmi Senin (29/12/2025).

Menariknya, Sugiono menegaskan bahwa sistem ini tidak menghilangkan esensi demokrasi. Alasannya, calon akan dipilih oleh anggota legislatif yang merupakan perwakilan rakyat hasil pemilu.

Bahkan, ia yakin masyarakat bisa mengawasi prosesnya lebih ketat. “Partai harus mengikuti kehendak konstituen jika ingin bertahan di daerah,” tegasnya.

Selain itu, Gerindra juga melihat manfaat lain: mengurangi potensi polarisasi yang kerap memecah belah masyarakat. Namun, Sugiono menekankan bahwa mekanisme perlu dibahas mendalam dengan semua elemen, agar tidak berubah menjadi sesuatu yang tertutup dan masyarakat tetap bisa mengawal aspirasi melalui perwakilannya.

Sebelumnya, usulan ini sudah dibahas dalam Rapimnas I Golkar 2025. Politisi Golkar Ilham Permana menyebutnya sebagai bentuk penguatan demokrasi perwakilan, bukan pengurangan kedaulatan rakyat.

Ia mengutip fakta bahwa dua dekade pilkada langsung diwarnai biaya politik mahal (Pilkada 2024 mencapai Rp 37 triliun), maraknya politik uang, dan lemahnya kualitas kepemimpinan. “Anggaran itu seharusnya dialihkan untuk pembangunan puskesmas, jalan, dan pendidikan,” katanya.(edisi/fajar)