EDISIINDONESIA.id- Langkah Ketua Umum Projo, Budi Arie, untuk bergabung ke Partai Gerindra dinilai tidak tepat jika motifnya adalah untuk mendapatkan perlindungan politik. Penilaian ini disampaikan oleh pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga.

Jamiluddin menilai bahwa kader Gerindra tidak akan menerima jika partai mereka dijadikan tempat berlindung bagi individu yang tengah menghadapi masalah hukum. Ia menekankan bahwa Prabowo Subianto dikenal tegas dan tidak akan menolerir kader yang terlibat masalah hukum.

“Prabowo tidak akan melindungi kadernya yang bermasalah hukum,” ujar Jamiluddin pada Sabtu, 15 November 2025.

Oleh karena itu, Jamiluddin berpendapat bahwa jika Budi Arie bergabung ke Gerindra dengan tujuan menghindari tekanan hukum, maka langkah tersebut adalah sebuah kesalahan. Penolakan dari beberapa DPC Gerindra terhadap wacana bergabungnya Budi Arie dianggap sebagai cerminan dari prinsip ini.

“Budi Arie akan sia-sia berlabuh ke Gerindra bila motifnya ingin mendapatkan perlindungan politik. Sebab, Prabowo tidak akan mentolerir kadernya yang bermasalah hukum,” tegasnya.

Menanggapi aspirasi kader di berbagai daerah yang menolak bergabungnya Budi Arie Setiadi, Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco, menanggapinya dengan santai. Menurut Dasco, perbedaan pendapat adalah hal yang wajar dalam dinamika politik.

“Ya namanya dinamika di politik, itu soal tidak menerima, atau ada yang menerima itu kan biasa,” kata Dasco kepada wartawan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis 13 November 2025.(edisi/rmol)