JAKARTA, EDISIINDONESIA.id – Koalisi Peduli Hukum (KPH) Sulawesi Tenggara (Sultra) mendesak KPK untuk segera turun tangan dan menangkap pihak-pihak yang diduga terlibat dalam dugaan korupsi pengadaan mesin Electronic Data Capture (EDC) BRI-Link di wilayah Sultra.

Pasalnya, dari hasil investigasi yang dilakukan, KPH Sultra menduga kuat adanya keterlibatan para unsur pimpinan BRI di tingkat regional Sultra, baik itu di tingkat cabang maupun unit cabang di wilayah Sultra.

“Kami mendesak KPK RI agar memeriksa unsur pimpinan dan pegawai bank BRI se-Sultra atas dugaan keterlibatan dalam mega korupsi pengadaan mesin EDC BRI-Link yang sementara bergulir di KPK,” ujar Koordinator KPH Sultra, Ikbal, Sabtu (28/6/2025).

Terkait kasus ini, pihaknya akan menggelar aksi unjuk rasa di gedung KPK pada 2 Juli sebagai bentuk tekanan moral kepada lembaga penegak hukum, sehingga kasus ini segera diusut tuntas.

Pasalnya pihaknya menilai, kasus ini menjadi sorotan publik seiring meningkatnya perhatian terhadap tata kelola keuangan di lembaga-lembaga keuangan milik negara, serta pentingnya transparansi dalam program-program pelayanan masyarakat seperti BRI-Link yang menyasar sektor ekonomi mikro dan pedesaan.

Tuntutan serupa juga disampaikan oleh Badan Koordinasi (Badko) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Sultra yang juga akan menggelar aksi unjuk rasa di Kantor BRI Cabang Kendari dan Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sultra pada 2 Juli mendatang.

Ketua Badko HMI Sultra, Sarlan mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengantongi sejumlah data awal yang mengindikasikan adanya dugaan penyimpangan dalam proses pengadaan mesin EDC oleh unsur pimpinan BRI di tingkat regional Sultra.

“Kami menilai ada indikasi kuat keterlibatan oknum pimpinan BRI di Sultra dalam skandal pengadaan mesin EDC ini. Ini bukan sekadar isu internal perbankan, tapi menyangkut keuangan negara dan kepercayaan publik,” tegas Sarlan, Sabtu (28/6/2025).

Pihaknya menilai, kasus ini berpotensi merugikan negara dalam jumlah yang signifikan jika tidak segera diusut tuntas. Untuk itu, pihaknya juga meminta KPK untuk tidak hanya menyentuh level operasional, tetapi juga menyelidiki kemungkinan keterlibatan di level struktural yang lebih tinggi.

“Kami menantang KPK untuk serius mengusut ini. Jangan sampai masyarakat menganggap KPK tebang pilih,” tegas Sarlan.

Sebelumnya, pada Kamis (26/6/2024), KPK resmi mengumumkan perkara baru terkait dugaan korupsi pengadaan mesin EDC di BRI. KPK sudah melakukan penggeledahan di dua kantor pusat BRI yang berada di Jakarta, yakni di Sudirman dan Gatot Subroto. Selain itu, KPK juga telah memeriksa mantan Wakil Direktur Utama (Wadirut) BRI, Catur Budi Harto. (**)