EDISIINDONESIA.id- Komisi V DPR RI mendesak Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) untuk mengoptimalkan strategi pembangunan rumah subsidi guna mencapai target 3 juta unit.

Anggota Komisi V DPR RI, Yanuar Arif Wibowo, menyoroti perlunya penyiapan rencana dan peralatan yang memadai, khususnya terkait pemanfaatan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Yanuar mengungkapkan kekhawatiran terkait aturan yang mempersempit luas bangunan rumah, yang dianggap bertentangan dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) perumahan. Ia menekankan pentingnya respons yang tepat terhadap target pembangunan 3 juta rumah yang dicanangkan Presiden.

“Target tiga juta rumah harus direspons dengan baik. Kita siapkan tools yang baik. FLPP yang sudah dianggarkan sebanyak 220 ribu unit, namun masih ada 93 ribu unit yang belum terserap, perlu segera dioptimalkan,” ujar Yanuar.

Legislator Fraksi PKS ini juga meminta pemerintah untuk memastikan kualitas rumah subsidi yang layak huni dan terjangkau. Penambahan kuota FLPP sebesar 350 ribu unit dinilai sebagai langkah positif, namun perlu diiringi dengan upaya maksimal Kementerian PKP untuk mencapai target 3 juta rumah.

“Kementerian PKP harus fokus pada berbagai aspek agar tiga juta rumah ini benar-benar terwujud dan akses warga negara untuk mendapatkan rumah yang layak dan murah bisa tercapai,” tegas Yanuar.(edisi/rmol)