KENDARI, EDISIINDONESIA.id- Wali Kota Kendari, dr. Hj. Siska Karina Imran, SKM, memimpin rapat rekonsiliasi iuran Pekerja Penerima Upah Penyelenggara Negara (PPU PN) dan Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) Pemerintah Daerah (Pemda) Triwulan I Tahun 2025.

Rapat yang dihadiri oleh Pj. Sekretaris Daerah Kota Kendari, Amir Hasan., S.TP., SH., M.Si, dan OPD terkait di ruang rapat Wali Kota Kendari, Selasa (18/3/2025).

Siska menekankan pentingnya akses Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi seluruh warga Kendari tanpa terkecuali.

Wali Kota menginstruksikan agar seluruh penduduk, kaya maupun miskin, terdaftar dan terlindungi oleh program JKN. Pemerintah Kota Kendari berkomitmen menyelesaikan tunggakan iuran dan memastikan setiap warga mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak.

“Dukungan penuh pemerintah kota diharapkan dapat melancarkan program JKN dan memaksimalkan manfaatnya bagi masyarakat,” ujar Wali Kota Kendari.

Kepala Cabang BPJS Kesehatan Kendari, Rinaldi Wibisono, memaparkan upaya dan tantangan dalam meningkatkan cakupan JKN.

Meskipun sebelumnya hampir mencapai 100%, cakupan JKN di Kendari kini turun menjadi 96% akibat penambahan sekitar 10.000 jiwa peserta. Rapat difokuskan pada upaya memastikan akses kesehatan optimal bagi seluruh penduduk.

BPJS Kesehatan Kendari menargetkan minimal 98% cakupan JKN pada Juni 2025 untuk menjamin akses layanan kesehatan tanpa hambatan bagi seluruh warga, termasuk rawat jalan, rawat inap, dan layanan darurat.(**)