EDISIINDONESIA.id — Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara mendapat apresiasi nasional melalui penghargaan Satya JKN Awards 2026 yang diberikan BPJS Kesehatan. Penghargaan ini diberikan sebagai pengakuan atas komitmen daerah dalam menjaga kelangsungan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), diiringi keberhasilan 13 kabupaten dan kota di Sultra memenuhi kriteria Universal Health Coverage (UHC) kategori Utama maupun Madya. Penghargaan diterima oleh Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sultra Drs. Muhammad Fadlansyah, M.Si., yang mewakili Gubernur Andi Sumangerukka, pada acara puncak Satya JKN Awards 2026 di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Sabtu (31/10/2026). Sultra tercatat sebagai salah satu dari empat provinsi penerima penghargaan bersama DIY, Jawa Timur, dan Bali. Penghargaan Satya JKN Awards merupakan bentuk penghargaan BPJS Kesehatan bagi pemerintah daerah yang berhasil menjaga tingkat pendaftaran peserta, kepatuhan pembayaran iuran, dan kelanjutan Program JKN guna mewujudkan perlindungan kesehatan semesta atau UHC. Berdasarkan data BPJS Kesehatan Kantor Cabang Kendari per 27 Oktober 2026, sebanyak 13 wilayah di Sultra telah memenuhi syarat UHC Utama dan Madya. Tiga daerah masuk kategori UHC Utama yaitu Konawe Kepulauan, Buton Utara, dan Konawe Utara. Sementara 10 daerah lainnya berada di kategori UHC Madya: Wakatobi, Bombana, Muna Barat, Kolaka Timur, Buton Selatan, Kolaka Utara, Kota Baubau, Konawe, Kolaka, dan Muna. Kriteria UHC Utama menetapkan syarat cakupan kepesertaan minimal 99 persen penduduk dengan tingkat keaktifan peserta minimal 95 persen. Sedangkan UHC Madya mensyaratkan cakupan minimal 98 persen penduduk dan tingkat keaktifan minimal 85 persen. Cakupan kepesertaan adalah persentase penduduk yang sudah terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan, sedangkan tingkat keaktifan menunjukkan peserta yang masih bisa menggunakan layanan JKN sesuai aturan. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar menyatakan bahwa Program JKN merupakan investasi untuk mewujudkan masyarakat yang sehat dan produktif. Dengan adanya jaminan kesehatan, biaya pengobatan yang mahal bisa dihindari dan dapat membantu menurunkan angka kemiskinan melalui gotong‑royong semua pihak. Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujowaskito menambahkan bahwa keberhasilan JKN tidak hanya dilihat dari banyaknya pendaftar, tetapi juga dari tingkat kepesertaan aktif, kepatuhan pihak‑pihak terkait, dan kelanjutan perlindungan kesehatan masyarakat. Dengan tema “Gotong Royong Melindungi Pekerja, Memperkuat Kesejahteraan Bangsa”, acara Satya JKN Awards 2026 menegaskan pentingnya kolaborasi pemerintah, dunia usaha, dan seluruh pemangku kepentingan untuk menjaga kelangsungan jaminan kesehatan nasional.(**)
