KENDARI, EDISIINDONESIA.id – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Pemprov Sultra) mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang rutin diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri RI) setiap minggu.

Rakor ini dilaksanakan secara virtual melalui platform Zoom Meeting dan bertempat di Ruang Rapat Biro Perekonomian Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Sulawesi Tenggara.

Rakor dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan menghadirkan narasumber dari berbagai kementerian dan lembaga terkait, seperti: Menteri Perhubungan RI, Dudy Purwagandhi, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Pudji Ismartini, Deputi III Bidang Perekonomian Kantor Staf Presiden (KSP), Edy Priyono, Ketua Satuan Tugas (Satgas) Pangan Polri Brigjen Pol. Helfi Assegaf, Staf Ahli Menteri Pertanian Suwandi, Direktur Kewaspadaan Pangan dan Gizi Badan Pangan Nasional Badan Pangan Nasional Nita Yulianis.

Perwakilan Pemprov Sultra yang hadir dalam rakor ini antara lain dari Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, Karo Perekonomian, Sekdis ESDM, serta perwakilan dari BPS, BI, Dinas Ketapang, dan dinas terkait lainnya.

Persiapan Angkutan Lebaran 2025

Dalam pembahasan Persiapan Angkutan Lebaran Tahun 2025, Mendagri Tito Karnavian menekankan pentingnya kesiapan moda transportasi menjelang Ramadan dan Idul Fitri Tahun 2025/1446 H.

Ia menyampaikan bahwa arus mudik diprediksi mulai 28 Maret 2025, sedangkan arus balik terjadi pada 7 April 2025. Untuk mengantisipasi lonjakan mobilitas, pemerintah pusat dan daerah harus berkoordinasi dalam pengelolaan transportasi darat, laut, dan udara.

Sesuai dengan Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri PAN RB, Hari Libur Nasional Idul Fitri 2025 ditetapkan pada 31 Maret – 1 April 2025, dengan Cuti Bersama pada 2, 3, 4, dan 7 April 2025.

“Pada tanggal 1 Maret 2025 kita sudah memasuki Ramadan dan setelah itu kita akan menghadapi perkerjaan besar yaitu ada libur nasional Idul Fitri yang seperti biasa akan terjadi mobilitas yang sangat tinggi dan dalam kalender nasional biasanya lebih ramai daripada nataru sehingga perlu persiapan-persiapan sejak dini terutama karena mobilitas masyarakat yang tinggi pasti akan memerlukan manajemen di bidang transportasi baik darat, laut maupun udara yang betul-betul dipersiapkan yang melibatkan tidak hanya pemerintah pusat baik dari Kementerian Perhubungan, Polri, TNI, Bidang Pangan dan lain-lain tetapi melibatkan semua pemerintah daerah karena semua akan terdampak ”, ujarnya

Mendagri juga telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 400.6.1/749/SJ tentang kesiapsiagaan pemerintah daerah dalam mendukung arus mudik Lebaran 2025. Edaran ini bertujuan untuk memastikan keamanan, keselamatan, dan kelancaran transportasi selama periode mudik serta meningkatkan koordinasi antara pemangku kepentingan di daerah.

Menteri Perhubungan RI Dudy Purwagandhi juga menyampaikan rekomendasi Work From Anywhere (WFA) mulai 24 Maret 2025 untuk mengantisipasi kepadatan arus mudik, terutama di jalur-jalur strategis seperti Ketapang–Gilimanuk dan Bandara Ngurah Rai, Bali, yang akan ditutup selama Hari Raya Nyepi pada 29 Maret 2025.

Dudy mengharapakan dukungan atas penyelenggaraan mudik gratis, mempertimbangkan pelaksanaan kebijakan WFA, penyediaan rest area selama penyelenggaraan angkutan lebaran 2025, serta monitoring dan antisipasi daerah rawan kecelakaan dan kemacetan.
Pengendalian Inflasi 2025.

Dalam pembahasan pengendalian inflasi, Tito Karnavian mengungkapkan bahwa inflasi Tahun ke Tahun (Januari 2025 terhadap Januari 2024) sebesar 0,76%, sedangkan inflasi Bulan ke Bulan (Januari 2025 terhadap Desember 2024) mengalami deflasi sebesar -0,76%.

Penyumbang utama deflasi adalah sektor:
Perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga (-9,16%)
Informasi, komunikasi, dan jasa keuangan (-8,08%)

Faktor utama deflasi di sektor perumahan adalah adanya diskon 50% untuk pengguna listrik di bawah 2200 watt pada Januari dan Februari 2025.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan jasa Pudji Ismartini saat memaparkan mengenai tinjauan inflasi dan indeks perkembangan harga Minggu ke-2 Februari 2025 komoditas pendorong inflasi di ulan Ramadan dan Idul Fitri didominasi oleh komoditas volatile food dan beberapa komoditas administered prices.

“Perlu diwaspadai kenaikan harga beberapa komoditas akibat tingginya permintaan menjelang ramadan dan Idul Fitri seperti daging ayam ras, tarif angkutan udara, telur ayam ras, bawang merah, bawang putih, beras dan emas perhiasan. Meskipun terjadi deflasi pada Januari 2025, terdapat beberapa komoditas yang mengalami inflasi dan perlu menjadi perhatian menjelang ramadan 2025”, ungkapnya.

Dalam rakor ini, salah satu fokus utama adalah pemantauan perubahan Indeks Perkembangan Harga (IPH) di berbagai daerah, termasuk Sulawesi Tenggara, yang mengalami kenaikan IPH di Kabupaten Bombana sebesar 4,98%, menempatkannya dalam 10 besar kabupaten/kota dengan kenaikan tertinggi secara nasional.

Pemprov Sultra berkomitmen untuk terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan berbagai pemangku kepentingan guna memastikan stabilitas harga kebutuhan pokok, terutama menjelang bulan Ramadan dan Idul Fitri 2025, serta mengantisipasi lonjakan inflasi akibat tingginya permintaan komoditas strategis. (**)