EDISIINDONESIA.id – Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) pada tahun ini bakal sulit untuk dilanjutkan. Presiden Prabowo Subianto memangkas anggaran untuk Otorita IKN sebesar Rp 4,8 triliun.

Padahal pagu anggaran yang diterima Otorita IKN hanya Rp 6,39 triliun. Sehingga sisa anggaran yang dikelola Otorita IKN sebesar Rp 1,59 triliun.

Besaran efisiensi tersebut berdasarkan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025, pada 22 Januari 2025.

Poin pokok dari arahan Inpres tersebut, yaitu penetapan target efisiensi anggaran sebesar Rp 306,69 triliun. Terdiri atas Rp 256,1 triliun dari anggaran kementerian/lembaga dan Rp 50,59 triliun dari transfer ke daerah. Dari 152 kementerian/lembaga, ada sebanyak 135 kementerian/lembaga yang terkena efisiensi. Salah satunya adalah Otorita IKN. Dari pagu total Rp 6,39 triliun, mendapat efisiensi sebesar Rp 4,8 triliun.

Selain Otorita IKN, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) yang turut menyelesaikan proyek di IKN, yang dikerjakan sejak tahun 2022, juga terkena efisiensi. Dari pagu total sebesar Rp 110,95 triliun mendapat efisiensi sebesar Rp 81,38 triliun. Menyisakan Rp 29,57 triliun, anggaran yang akan dikelola pada tahun 2025.

Hal yang sama juga dialami, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), yang memiliki perencanaan melanjutkan pembangunan hunian ASN dan Hankam di IKN. Sebelumnya Kementerian PKP mendapatkan pagu total sebesar Rp 5,27 triliun. Namun mendapatkan efisiensi sebesar Rp 3,66 triliun. Sehingga sisa anggarannya yang akan dikelolanya sebesar Rp 1,61 triliun.

“Menyampaikan hasil identifikasi rencana efisiensi anggaran kepada mitra Komisi Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapat persetujuan. Dan menyampaikan usulan revisi anggaran berupa blokir anggaran sesuai besaran efisiensi anggaran masing-masing kementerian/lembaga yang telah mendapat persetujuan kepada Menteri Keuangan paling lambat 14 Februari 2025,” tulis Inpres tersebut. (edisi/kp)